BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah menyiapkan program Satu Desa Satu Sarjana yang direncanakan mulai digelar pada tahun 2027 mendatang.

Program tersebut disiapkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi namun berpotensi melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemprov Lampung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, saat ini Pemprov Lampung masih melakukan pengkajian dan menyusun perencanaan secara matang agar mekanisme seleksi penerima program dapat berjalan secara tepat sasaran.

"Kita ingin membuka akses. Atensi Pak Gubernur ini merupakan program yang sangat baik dan tentu perlu kita support. Intinya, sekarang kita sedang membuat perencanaannya supaya nanti proses seleksinya tepat dan peruntukannya juga tepat sasaran," kata dia saat dimintai keterangan, Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

"Intinya ada program Satu Desa Satu Sarjana, memberikan akses dan membantu masyarakat kita supaya bisa melanjutkan pendidikan serta menyelesaikan pendidikannya," ujarnya.

Thomas menyampaikan, calon penerima program nantinya akan melalui proses rekrutmen dan seleksi. Namun, hingga saat ini Pemprov Lampung masih mengkaji mekanisme yang paling tepat dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan basis data masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan, seperti Desil 1 dan Desil 2. Selain itu, terdapat pula kemungkinan penerapan mekanisme rekomendasi dari pemerintah desa.

"Apakah memang menggunakan data Desil 1 atau Desil 2, atau memang ada skema baru berdasarkan rekomendasi dari masing-masing desa untuk menentukan siapa yang berhak terpilih masuk dalam program Satu Desa Satu Sarjana, itu masih dalam proses pengkajian dan perencanaan," jelasnya.

Thomas mengharapkan seluruh persiapan dan pengkajian dapat diselesaikan sehingga program tersebut dapat mulai direalisasikan pada tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Lampung juga tengah mengkaji skema bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima program. Pemerintah berencana memberikan dukungan biaya kuliah hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya.

"Kita support biaya kuliahnya selama dia berkuliah sampai tamat. Saat ini masih kita buat kajian, termasuk skemanya seperti apa," ujar Thomas.

Ia menyampaikan, penyusunan program tersebut membutuhkan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Badan Perencanaan pembangunan daerah Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghitung kebutuhan anggaran dan menyusun formula pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Tentu ini melibatkan Bappeda, kemudian BPKAD dan bagian keuangan untuk kita carikan formula dan beberapa angka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, termasuk berapa biaya di universitas yang perlu kita anggarkan," katanya.

Thomas menggarisbawahi, perencanaan anggaran harus dilakukan secara matang agar program Satu Desa Satu Sarjana dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.

"Sehingga nanti program ini benar-benar tepat sasaran dan biayanya juga betul-betul bisa kita anggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," tambahnya.

Program tersebut nantinya akan digelar secara bertahap. Pemprov Lampung masih menghitung jumlah penerima manfaat yang dapat dibiayai setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Thomas juga menjelaskan, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa penerima bantuan dari tahun ke tahun.

Sebab, mahasiswa yang telah menerima bantuan pada tahun pertama masih akan melanjutkan pendidikan pada tahun berikutnya, sementara pemerintah juga berencana menerima mahasiswa baru.

"Perencanaannya mulai 2027 dan terus berlanjut. Misalnya tahun 2027 sudah ada mahasiswa yang masuk, kemudian tahun 2028 mereka masih kuliah dan ada mahasiswa baru lagi. Jadi tentu angka bantuannya juga bisa bertambah," ujarnya.

Sebagai gambaran, apabila pada tahun pertama pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar, maka kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya berpotensi meningkat karena adanya penambahan penerima manfaat.

"Misalnya hari ini kita anggarkan Rp10 miliar, tahun 2028 mungkin bisa menjadi Rp20 miliar karena jumlah mahasiswa yang dibiayai bertambah. Tapi ini tentu masih dalam tahap perencanaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelas Thomas.

Selain itu, Pemprov Lampung juga masih menyusun skema terkait pilihan perguruan tinggi bagi penerima program. Bantuan pendidikan tersebut tidak hanya berpotensi diberikan kepada mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di perguruan tinggi swasta.

"Nanti akan disesuaikan dengan kampusnya. Bisa saja pilihannya perguruan tinggi negeri atau swasta, karena perguruan tinggi swasta juga harus kita support," katanya.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa program Satu Desa Satu Sarjana tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi, tetapi juga menyiapkan SDM produktif yang mampu menjadi penggerak pembangunan daerah dan perekonomian di desa asalnya.

Oleh karena itu, bidang ilmu yang ditempuh oleh penerima program diharapkan dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

"Tujuannya kita ingin mendapatkan SDM yang produktif, yang berwawasan sarjana dan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Menurut Thomas, kesesuaian antara bidang pendidikan dengan potensi desa menjadi salah satu hal penting agar ilmu yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat ketika mereka kembali ke daerah asalnya.

"Tentu bidang ilmu yang mereka ingin tempuh harus disesuaikan dengan potensi desa mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke desa, ilmunya bisa diaplikasikan, misalnya dalam mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, mekanisasi pertanian dan bidang lainnya," kata Thomas.

Dengan demikian, program Satu Desa Satu Sarjana diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan generasi terdidik yang dapat berkontribusi langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di desa masing-masing.

"Harapannya, mereka nanti bisa membantu menggerakkan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa," pungkasnya. (*)