BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
ke beragam daerah di Provinsi Lampung selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (26–28/6/2026), dinilai bukan sekadar agenda silaturahmi atau kunjungan biasa.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansah menilai, rangkaian kunjungan tersebut memiliki muatan politik, terutama untuk meningkatkan popularitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.
"Roadshow politik yang dilakukan Joko Widodo merupakan hal yang lazim dilakukan tokoh politik untuk meningkatkan popularitas. Dalam konteks ini, yang ingin diperkuat adalah popularitas PSI sebagai partai politik agar semakin dikenal masyarakat," kata Candrawansah, Senin (29/06/2026).
Menurutnya, Lampung menjadi salah satu daerah yang dipilih karena memiliki nilai strategis. Pada beragam pemilihan presiden sebelumnya, Jokowi memperoleh dukungan besar dari masyarakat Lampung.
"Karena itu, Lampung menjadi salah satu provinsi yang wajar dikunjungi. Namun, saya melihat ini bukan sekadar aktivitas politik biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat popularitas PSI sekaligus konsolidasi struktur partai di tingkat grassroot," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini PSI tengah gencar membangun kekuatan organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran Jokowi dinilai dapat menjadi magnet untuk menarik simpati masyarakat sekaligus memperkuat basis kader partai.
Candrawansah juga menyoroti mulai bergabungnya beragam tokoh di Lampung ke PSI. Menurutnya, figur Jokowi masih memiliki daya tarik politik yang kuat sehingga berpotensi mendorong perpindahan beragam tokoh dari partai lain.
"Beberapa tokoh di Lampung juga sudah terindikasi bergabung dengan PSI. Daya tarik dan magnet politik Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka merapat ke PSI," katanya.
Terkait pengamanan ketat selama kunjungan Jokowi di Lampung, Candrawansah menilai hal tersebut merupakan prosedur yang wajar mengingat Jokowi masih menjadi tokoh nasional yang memiliki tingkat perhatian publik tinggi.
"Pengamanan yang melibatkan aparat TNI dan Polri merupakan bagian dari standar operasional. Begitu juga dengan anggaran pengamanan, itu memang sudah diatur. Bukan hanya untuk Jokowi, tetapi juga tokoh-tokoh nasional yang memiliki perhatian publik dan potensi pro-kontra," pungkasnya.
