BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Karhutla) di Provinsi Lampung terus menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektare.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menuturkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Lampung masih cukup tinggi, terlebih pada periode musim kemarau yang ditandai dengan rendahnya curah hujan.
"Per 25 Agustus, data dari Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung sekitar 4.800 hektare. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama," ujar Rudy saat dimintai keterangan, Kamis (27/8/2026).
Menurut Rudy, selain luasan lahan terbakar, peningkatan jumlah titik panas juga menjadi indikator yang harus diwaspadai. Hingga 25 Agustus 2026, tercatat 204 titik panas terdeteksi di wilayah Lampung.
Ia menyebut terdapat pola keterkaitan antara kondisi musim kemarau dengan peningkatan jumlah hotspot. Kondisi lahan yang semakin kering membuat potensi api untuk muncul dan berkembang menjadi lebih besar.
"Hotspot ini harus kita lihat sebagai indikator peringatan dini. Ketika jumlahnya meningkat di tengah kondisi kemarau dan curah hujan yang rendah, maka potensi terjadinya kebakaran juga semakin besar," katanya.
Rudy menjelaskan, ancaman peningkatan hotspot masih berpotensi terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Berdasarkan prediksi kondisi cuaca, beragam wilayah Lampung, terutama kawasan utara-timur dan bagian tengah, berpotensi mengalami curah hujan rendah hingga mendekati nol.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi, bukan hanya menunggu ketika kebakaran sudah terjadi.
"Kita harus mengantisipasi kemungkinan penambahan hotspot sampai Oktober. Artinya, pemantauan harus dilakukan secara berkala dan wilayah-wilayah yang rentan harus terus diawasi. Prinsipnya adalah pantau, deteksi, amati, dan segera padamkan," tegas Rudy.
Rudy menuturkan pemantauan titik panas dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dan teknologi, mulai dari SIPONGI Kementerian Kehutanan, informasi BMKG hingga PUSDALOP-PB BPBD Lampung.
Informasi tersebut kemudian harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah titik panas benar-benar merupakan kebakaran atau anomali lainnya.
"Teknologi memberikan kita informasi awal, tetapi tetap harus dilakukan verifikasi di lapangan. Ketika ada hotspot yang terdeteksi, kita perlu segera mengetahui lokasinya, melihat kondisinya dan menentukan langkah penanganannya," jelasnya.
Selain pemantauan berbasis teknologi, patroli darat dan udara juga akan diperkuat di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Patroli dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, seperti KPH, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, REDKAR, TNI, Polri, pengelola kawasan serta masyarakat.
Rudy menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang semakin luas.
"Tidak mungkin BPBD bekerja sendiri. Semua stakeholder harus bergerak bersama, baik pemerintah, TNI-Polri, pengelola kawasan, pemadam kebakaran, relawan maupun masyarakat. Kita ingin api diketahui sedini mungkin dan kalau bisa langsung ditangani ketika masih kecil," ungkapnya.
Menghadapi kondisi kemarau, BPBD Lampung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BNPB dan BMKG, terkait langkah antisipasi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
OMC dapat dilakukan untuk membantu pembasahan wilayah rawan serta meningkatkan peluang terjadinya hujan di daerah tangkapan air, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer berdasarkan analisis BMKG.
Selain itu, kesiapan operasi udara berupa water bombing juga menjadi bagian dari strategi penanganan apabila terjadi kebakaran yang sulit dijangkau melalui operasi darat.
"Kita juga terus berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG. Kalau kondisi memungkinkan, OMC menjadi salah satu upaya untuk membantu pembasahan wilayah. Untuk kebakaran yang membutuhkan penanganan cepat dan lokasinya sulit dijangkau, kesiapan water bombing juga harus ada," kata Rudy.
Langkah mitigasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang disampaikan dalam rapat penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan pada 24 Agustus 2026, yang turut dihadiri Gubernur bersama Forkopimda melalui sambungan luring.
Dalam arahan tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi dan penanganan Karhutla melalui infrastruktur dan pengembangan dan optimalisasi sekat kanal, embung serta sumur bor.
Rudy menuturkan masyarakat yang memiliki kebutuhan pembakaran lahan dengan pertimbangan kearifan lokal maupun kebutuhan tertentu harus berkoordinasi dengan Satgas atau Posko Karhutla agar dapat dilakukan fasilitasi dan pendampingan sesuai ketentuan.
"Yang paling penting adalah jangan melakukan pembakaran secara sembarangan. Kalau memang ada kebutuhan yang berkaitan dengan kearifan lokal atau kebutuhan tertentu, harus dikoordinasikan dengan Satgas atau Posko sehingga bisa diberikan pendampingan dan langkah pengamanan," ujarnya.
BPBD Lampung juga mendorong penguatan kelembagaan Satgas dan Posko Karhutla di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Posko tidak hanya berfungsi ketika terjadi kebakaran, tetapi harus aktif menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan dan kesiapsiagaan sebelum, saat dan setelah bencana.
"Satgas dan posko harus benar-benar diperkuat. Jangan hanya aktif ketika sudah terjadi kebakaran. Fungsi koordinasi, pemantauan dan kesiapsiagaan harus berjalan sejak sebelum kejadian sampai penanganan dan pemulihan," terang Rudy.
Dalam setiap operasi pemadaman, Rudy menggarisbawahi keselamatan petugas dan masyarakat harus menjadi prioritas. Ketersediaan APD, masker, peralatan pemadam, tim medis dan tabung oksigen di posko perlu dipastikan, terutama apabila kebakaran menghasilkan asap dalam jumlah besar.
"Kita tidak hanya bicara bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana petugas dan masyarakat tetap aman. APD, masker, tenaga medis dan perlengkapan kesehatan harus disiapkan di lapangan," tegasnya.
Rudy juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pencegahan Karhutla, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan rawan terbakar.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi kemunculan api maupun asap dan segera melaporkannya kepada petugas.
"Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem deteksi dini. Kalau melihat asap atau api, segera laporkan. Jangan menunggu api membesar, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang kebakaran bisa kita kendalikan," pungkasnya.
