BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Persoalan sampah di Kota Metro belum sepenuhnya menemukan titik terang. Setelah penutupan TPAS Karangrejo dan penghentian aktivitas penimbunan sampah di PDU Rejomulyo, warga kini mulai mempertanyakan kepastian pelayanan pengangkutan sampah yang dinilai semakin tidak menentu.
Tumpukan sampah yang sebelumnya rutin diangkut dua kali dalam sepekan kini disebut mulai bertahan berhari-hari di beragam lingkungan permukiman. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir darurat sampah kembali membesar, sementara kepastian mengenai pola pelayanan pengangkutan belum sepenuhnya dirasakan warga.
Ahmad Safi'i, warga Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, menyampaikan tumpukan sampah di lingkungannya sebenarnya bukan persoalan baru. Namun, sebelum munculnya persoalan di TPAS Karangrejo, sampah biasanya tidak dibiarkan terlalu lama karena truk pengangkut masih datang sesuai jadwal.
"Sampah yang numpuk di sini ini memang selalu ada, tapi biasanya sehari, dua hari langsung diambil truk. Tapi sejak TPAS Karangrejo itu ditutup sama warga, mulai nih pengangkutannya nggak sesuai jadwal. Pernah waktu itu semingguan baru diangkut," kata dia saat dikonfirmasi Kupastuntas.co sesaat manaruh sampah di depan rumahnya di Jalan Jendral Sudirman, Metro Barat, Rabu (2/9/2026).
Menurut Safi'i, dalam beberapa hari terakhir jadwal pengangkutan kembali berubah. Jika sebelumnya sampah diangkut dua kali dalam seminggu, kini warga harus menunggu empat hingga lima hari untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan.
"Terus beberapa hari kemarin ada sekitar semingguan juga jadwalnya sudah mulai berubah, nggak seminggu dua kali lagi diangkutnya, tapi kadang empat hari, kadang lima hari sekali baru diangkut. Itu pun bisa diangkut karena kabarnya dibuang ke PDU Rejomulyo dan ditimbun di sana," katanya.
Ia mengaku kini kembali mempertanyakan ke mana sampah warga akan dibawa setelah aktivitas penimbunan di PDU Rejomulyo dihentikan. Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan kepastian agar persoalan sampah tidak terus berlarut dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
"Terus nanti gimana, sampah warga ini masih bisa diangkut nggak. Kalau masyarakat ini kan mengharapkan masalah sampah ini selesailah. Sampah itu dikembalikan ke TPAS Karangrejo tapi dikelola dengan baik," tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Tohari, warga Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur. Ia menyampaikan sampah di lingkungannya terakhir kali diangkut sekitar tiga hari sebelumnya dan hingga kini belum kembali diambil petugas.
"Terakhir diangkut itu sekitar tiga hari yang lalu, sampai sekarang belum diangkut lagi. Tapi kita lihat di media sosial itu katanya mulai hari ini sampah-sampah akan dibuang ke TPAS lagi. Yang jelas semoga masalah sampah ini cepat selesai, pemerintahnya punya solusi dan masyarakat di sekitar TPAS bisa menerima serta menyelesaikan masalahnya bareng-bareng," ujarnya.
Menurut Tohari, persoalan sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan lokasi pembuangan. Ketika sampah menumpuk berhari-hari di lingkungan permukiman, dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang setiap bulan tetap membayar iuran pelayanan persampahan.
"Karena dengan kondisi sampah yang menumpuk berhari-hari di setiap lingkungan warga, itu kan yang rugi masyarakat juga. Padahal masyarakat itu saya rasa rutin lah bayar retribusinya, iuran sampahnya. Saya sendiri bayar iuran sampah Rp15.000 per bulan. Dulu sebelum darurat sampah ini muncul, seminggu dua kali diambil, setiap hari Selasa sama Jumat," jelasnya.
Ia memastikan masyarakat pada prinsipnya siap mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan darurat sampah. Namun, dukungan masyarakat tersebut harus dijawab dengan keseriusan pemerintah menghadirkan solusi yang nyata, bukan sekadar penanganan sementara yang terus berubah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
"Masalah sampah ini merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan partisipasi seluruh masyarakat. Masyarakat mendukung kok penyelesaian darurat sampah ini, tapi tolong pemerintah juga harus benar-benar serius mencari solusinya," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Metro, Arivanda Jaya, mengajak masyarakat untuk mulai berpartisipasi dalam penanganan persoalan sampah, termasuk dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.
"Kepada masyarakat saya menyerukan permasalahan sampah ini murni bukan masalah pemerintah saja, tetapi masalah kita bersama. Saya mengharapkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan sampah di Kota Metro ini, yuk sama-sama kita selesaikan," tandasnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius jika melihat besarnya potensi sampah yang dihasilkan Kota Metro. Berdasarkan data dalam dokumen RPJPD Kota Metro 2025-2045, timbulan sampah pada 2023 tercatat mencapai 40.111,504 ton per tahun atau rata-rata lebih dari 109 ton sampah setiap hari. Dengan jumlah penduduk mencapai 178.381 jiwa, persoalan pengangkutan dan pengolahan sampah jelas membutuhkan sistem yang konsisten dan tidak lagi dapat ditangani secara reaktif ketika konflik telah terjadi.
Proyeksi pemerintah daerah bahkan memperkirakan timbulan sampah domestik pada 2025 mencapai sekitar 163,39 juta liter per tahun. Sementara itu, pemulihan fungsi PDU Rejomulyo diarahkan untuk memperkuat sistem pemilahan sampah organik dan anorganik. Namun, masa transisi menuju sistem baru harus memiliki skema yang jelas agar penghentian penimbunan di satu lokasi tidak justru menciptakan kekosongan pelayanan pengangkutan di permukiman.
Kini, masyarakat Kota Metro menunggu kepastian, ke mana sampah akan dibawa dan bagaimana pemerintah menjamin pengangkutan tetap berjalan. Sebab, penyelesaian konflik di TPAS Karangrejo maupun PDU Rejomulyo tidak otomatis menyelesaikan persoalan di tingkat warga. Selama sampah masih menumpuk di lingkungan permukiman dan jadwal pengangkutan belum kembali normal, darurat sampah belum benar-benar berakhir. (*)
