BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang memicu kekeringan di berbagai wilayah.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengajukan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengungkapkan Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, termasuk BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna mempercepat pelaksanaan berbagai langkah mitigasi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk melakukan upaya-upaya mitigasi menghadapi musim kekeringan ini," kata Rudy saat dimintai keterangan, Jum'at (7/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hasil koordinasi tersebut adalah permohonan rekomendasi dari BMKG terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan cukup parah.
Menurut Rudy, usulan pelaksanaan hujan buatan yang telah ditandatangani Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung saat ini telah disampaikan kepada BNPB dan sedang dalam proses pembahasan.
"Proposal yang ditandatangani Pak Gubernur sudah sampai ke BNPB dan saat ini masih diproses. Kami masih mengharapkan hujan buatan bisa segera diselenggarakan karena kondisi awan di Provinsi Lampung masih memungkinkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan awan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Selama masih terdapat potensi awan di wilayah Lampung, maka peluang untuk melakukan hujan buatan masih terbuka.
"OMC sangat bergantung pada keberadaan awan. Saat ini masih ada titik-titik awan di langit Lampung sehingga diharapkan operasi modifikasi cuaca dapat segera diselenggarakan agar hasilnya lebih efektif," jelasnya.
Selain mengupayakan hujan buatan, Provinsi Lampung juga akan menerima bantuan dari BNPB berupa mobil tangki air bersih yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.
"Beberapa waktu ke depan kami juga akan mendapatkan bantuan mobil tangki air bersih dari BNPB dan Bapak Presiden yang nantinya akan disalurkan ke kabupaten/kota di Provinsi Lampung," katanya.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan berupa infrastruktur dan pengembangan sumur bor dan jaringan pipanisasi untuk membantu penyediaan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air.
Rudy mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah melaporkan dampak musim kemarau berupa kekeringan maupun meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Hampir seluruh daerah di Provinsi Lampung sudah melaporkan adanya kondisi kekeringan. Selain itu juga mulai muncul titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang kami pantau melalui citra satelit NASA," ungkapnya.
Berdasarkan data pemantauan BPBD Lampung per 3 Agustus 2026, terdapat beberapa titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan sedang maupun rendah yang tersebar di berbagai kabupaten.
Untuk kategori tingkat kepercayaan sedang, titik panas terdeteksi di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak tiga titik, Lampung Tengah tiga titik, Way Kanan satu titik, dan Mesuji satu titik.
Sementara pada kategori tingkat kepercayaan rendah, titik panas terpantau di Tulang Bawang sebanyak tujuh titik, Way Kanan delapan titik, Lampung Timur empat titik.
"Kemudian Lampung Tengah dua titik, Mesuji dua titik, Pesisir Barat dua titik, Tanggamus dua titik, Tulang Bawang Barat dua titik, Pesawaran dua titik, Lampung Utara dua titik, serta Pringsewu satu titik," kata dia.
BPBD Lampung meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau berlangsung, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. (*)
