BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Langkah strategis terbaru diambil melalui kerja sama pemanfaatan teknologi digital berbasis geospasial guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (Sisgita) dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Acara penandatanganan bersejarah ini dilangsungkan di Aula Blandongan, Gedung Utama Balaikota Tangerang Selatan, pada Senin (21/9/2026).
Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, hadir secara langsung untuk memimpin dan memastikan kelancaran kerja sama antar-daerah ini. Kehadirannya menggarisbawahi keseriusan Pemkot Bandar Lampung dalam mengadopsi inovasi birokrasi modern.
"Melalui sistem Sisgita ini, kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan ketepatan data perpajakan daerah secara menyeluruh," ujar Hj. Eva Dwiana di sela-sela agenda.
Sinergi Lintas Daerah Demi Transparansi
Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari arahan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta instruksi strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional . Arahan tersebut menekankan pentingnya integrasi data pertanahan dan perpajakan nasional guna menciptakan sistem administrasi yang transparan serta menutup celah penyimpangan anggaran.
Fokus Utama Kerja Sama Sistem Sisgita:
Integrasi NIB dan NOP: Mempercepat integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Validasi BPHTB Digital: Mengoptimalkan proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara digital, akurat, dan terintegrasi dalam satu platform.
Peta Digital Real-Time: Menghubungkan peta administrasi wilayah dengan data potensi pajak secara langsung secara real-time.
Proyeksi dan Dampak Positif bagi Masyarakat
Wali Kota Eva Dwiana meyakini bahwa penerapan peta digital terpadu ini mampu mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah yang kerap menjadi tantangan klasik di perkotaan.
Dengan sistem yang transparan, setiap transaksi dan potensi pajak pertanahan dapat terpantau dengan jelas demi mendongkrak PAD.
Selain berorientasi pada pendapatan daerah, implementasi sistem Sisgita di "Kota Tapis Berseri" ini juga dipastikan akan memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi pelayanan bagi masyarakat luas di sektor pertanahan dan perpajakan.
