BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Kali ini, lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut diamankan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan penangkapan dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta dan Sumatera Selatan.
“Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
KPK mengungkap, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pengadaan smart board atau smart TV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Menurut Budi, dugaan suap itu berkaitan dengan temuan audit BPK terhadap proyek pengadaan tersebut.
“Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya smart TV yang kemarin sudah kami jelaskan dalam konstruksi perkara sebelumnya,” ujarnya.
Meski belum memerinci seluruh barang bukti yang diamankan, KPK menyebut terdapat aliran dana sebesar Rp500 juta dari pihak swasta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak terkait di BPK.
“Dari Rp500 juta yang diberikan pihak swasta kepada pihak di Pemkab, sebagian dibawa ke Muara Enim yang kemudian dilakukan tangkap tangan. Sebagian lainnya diduga terkait pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK,” jelasnya.
Dalam pengembangan kasus ini, total terdapat 11 orang yang diamankan KPK. Enam orang diamankan dalam OTT tahap pertama yang berkaitan langsung dengan perkara Bupati Muara Enim, sedangkan lima orang lainnya merupakan ASN BPK yang diamankan dalam OTT lanjutan.
“Jadi total ada 11 orang yang diamankan. Lima orang baru yang diamankan dalam tangkap tangan kali ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Budi.
Namun hingga saat ini, KPK belum mengungkap identitas kelima ASN BPK tersebut. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. (*)
