BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Lampung Barat — Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat turun menjadi 9,27 persen pada 2026, dari 12,52 persen pada 2020. Meski menunjukkan tren positif, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun rekomendasi konkret agar upaya pengentasan kemiskinan lebih terarah dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Parosil saat menghadiri audiensi bersama Kepala BPS Lampung Barat, Shista Virgo Winatha, di Aula Rusli B.St BPS Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan itu membahas analisis perkembangan indikator kemiskinan periode 2020–2026 sekaligus mengevaluasi langkah yang diperlukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Parosil mengungkapkan, data statistik yang disampaikan BPS perlu menjadi dasar evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, data tidak cukup hanya menunjukkan capaian, tetapi juga harus membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan dan menentukan program yang paling dibutuhkan masyarakat.
“acara seperti ini untuk melihat sekaligus juga mengkritisi, sekaligus memperhatikan paparan yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Lampung Barat, terkait dengan hasil survei sosial ekonomi yang diselenggarakan di pertengahan tahun 2026,” ujar Parosil.
Berdasarkan paparan BPS, tingkat kemiskinan Lampung Barat turun dari 12,52 persen pada 2020 menjadi 9,27 persen pada 2026. Artinya, terjadi penurunan sebesar 3,25 poin persentase dalam enam tahun terakhir.
Angka tersebut juga berada sedikit di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 9,31 persen. Sementara dari sisi besaran penurunan, Lampung Barat menempati urutan keenam di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Parosil mengapresiasi perkembangan tersebut, tetapi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Ia menilai penurunan angka kemiskinan menjadi indikator positif, namun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus diperkuat.
“Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari grafik kemiskinan, tentu kita bergembira, ya kan? Karena memang trennya grafik itu terjadi penurunan terus, walaupun mungkin angkanya tidak terlalu signifikan,” katanya.
Ia menilai tren tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan daerah. Meski demikian, capaian yang ada perlu diikuti evaluasi agar kebijakan yang dijalankan semakin efektif.
“Tapi tentu terjadinya penurunan ini sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini komitmen, kalau bahasa kerennya on the track lah,” lanjutnya.
Parosil menjelaskan, program pengentasan kemiskinan telah menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Rencana pembangunan daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, pelaksanaan program perlu mengacu pada perencanaan tersebut serta diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.
Namun, ia meminta BPS memberikan rekomendasi yang lebih terperinci dan aplikatif sebagai bahan penyusunan kebijakan lanjutan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Yang menjadi PR sekarang ini sebetulnya simpel saja ini Pak Kepala BPS, Bupati memiliki harapan adanya rekomendasi yang detail dan konkret. Upaya nanti rekomendasi itu nanti bisa menjadi bahan kajian yang nanti akan dibahas oleh Bappeda beserta tim,” kata Parosil.
Menurutnya, rekomendasi BPS akan dikaji bersama Badan Perencanaan pembangunan daerah Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah terkait. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan sekaligus menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Dalam paparannya, BPS Lampung Barat menyampaikan enam rekomendasi percepatan penurunan kemiskinan untuk mendukung target sebesar 5,29 persen pada 2029. beberapa langkah yang disoroti meliputi penajaman data sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah komoditas kopi, serta penciptaan lapangan kerja dengan upah layak.
Penajaman data diarahkan pada pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama untuk kelompok masyarakat pada desil 1 dan 2. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah memastikan program bantuan dan intervensi sosial menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Selain itu, BPS mendorong peningkatan nilai tambah kopi sebagai salah satu komoditas penting bagi perekonomian masyarakat Lampung Barat. Pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan juga dinilai dapat membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan pendapatan warga.
Parosil mengapresiasi keterlibatan BPS dalam memberikan paparan langsung kepada kepala daerah dan jajaran perangkat daerah. Ia memiliki harapan komunikasi antara penyedia data dan pemerintah semakin kuat sehingga hasil analisis statistik dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan daerah yang terukur.
Ia juga memiliki harapan rekomendasi tersebut mendukung pelaksanaan program Sat Ananda Sakti melalui kolaborasi dengan program Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.
“Karena ini yang membentuk ini ke dapur kita, strategi kita untuk wujudkan dan implementasikan Sat Ananda Sakti, yang tentunya dikolaborasikan, disinergikan dengan programnya Pak Gubernur dan juga tentunya cita-citanya Pak Presiden,” pungkasnya.
Dengan angka kemiskinan yang telah turun menjadi 9,27 persen, tantangan pemerintah daerah berikutnya adalah mempercepat penurunan menuju target 5,29 persen pada 2029. Pembenahan data penerima program, pengembangan komoditas unggulan, dan perluasan lapangan kerja menjadi beberapa langkah yang perlu ditindaklanjuti agar perbaikan indikator kemiskinan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.
