BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menggarisbawahi bahwa pihaknya sejak awal berdiri secara tegas menolak praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPD I dan DPD II Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung di Gedung Balai Keratun, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, APPMBGI hadir bukan sebagai wadah transaksi kepentingan, melainkan sebagai organisasi kolaboratif nasional yang berfokus pada standarisasi, pengawasan, dan penguatan ekosistem dapur MBG di seluruh Indonesia.
“Sejak National Summit di Jakarta, kami sudah tegaskan bahwa APPMBGI bukan asosiasi jual beli titik. Itu clear. Tidak boleh ada penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan individu atau kelompok,” tegasnya.
Ia menambahkan keterangan, praktik jual beli titik SPPG berpotensi merusak tata kelola program dan menghambat tujuan utama MBG. Karena itu, APPMBGI menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas organisasi.
APPMBGI saat ini telah mengukuhkan kepengurusan secara simbolik dan representatif di 38 provinsi, serta lebih dari 160 kabupaten/kota di Indonesia.
"Organisasi ini juga berperan sebagai wadah kolaborasi antara pengusaha pendukung MBG dan pengelola dapur mitra, termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa beragam pemerintah daerah telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengelola dapur lokal untuk memperkuat rantai pelaksanaan program MBG.
Lebih lanjut, APPMBGI juga meluncurkan MBG Command and Control Center yang berfungsi sebagai sistem pemantauan terpadu untuk seluruh dapur MBG di Indonesia.
Sistem ini diklaim mampu memantau secara real-time aspek keamanan pangan (food safety), ketahanan pangan (food security), hingga manajemen rantai pasok (supply chain management).
“Dengan sistem ini, kami bisa memetakan daerah kritis pangan dan kebutuhan bahan baku secara langsung,” ujarnya.
APPMBGI juga telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk memastikan distribusi bahan pangan seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya dapat terpusat dan tersalurkan sesuai kebutuhan dapur di daerah.
APPMBGI mengakui bahwa beragam mitra dapur SPPG saat ini menghadapi dinamika kebijakan, termasuk moratorium, efisiensi, serta penghentian operasional sementara pada masa libur sekolah.
Selain itu, beberapa proyek dapur yang telah terbangun di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga disebut mengalami penghentian operasional akibat penyesuaian kebijakan.
“Fungsi APPMBGI adalah melakukan inventarisasi, advokasi, dan koordinasi agar tercapai solusi yang adil dan tidak merugikan satu pihak,” jelasnya.
APPMBGI menggarisbawahi hanya akan memberikan pendampingan kepada anggota yang terdaftar resmi, memenuhi standar dapur, serta tidak terlibat dalam persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang kami bantu adalah yang on the track. Tidak ada kompromi untuk pelanggaran,” tegasnya.
Organisasi ini juga membentuk tim khusus yang terdiri dari 12 orang untuk melakukan koordinasi, advokasi, serta penyelarasan kebijakan MBG di tingkat nasional.
APPMBGI menekankan pentingnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis sebagai program jangka panjang yang diharapkan dapat terus berjalan lintas pemerintahan.
“Program ini harus sustainable. Kalau bisa bukan hanya lima tahun, tapi 25 tahun ke depan tetap berjalan siapa pun presidennya,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi bahwa APPMBGI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program MBG serta memperkuat ekosistem dapur di seluruh Indonesia. (*)
