BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Bungur di Kabupaten Lampung Timur membutuhkan anggaran sekitar Rp96 miliar.
Namun, proyek strategis tersebut belum dapat dimulai sebelum seluruh proses pembebasan lahan rampung yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Lampung Timur.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur mempercepat pembebasan lahan dan menargetkan seluruh area proyek sudah bebas paling lambat Oktober 2026 apabila infrastruktur dan pengembangan masuk dalam skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) tahun ini.
Plt Kepala BPJN Lampung, Giri Yudhono, menuturkan Jembatan Way Bungur merupakan salah satu proyek prioritas yang telah lama dipersiapkan.
Bahkan, infrastruktur dan pengembangan jembatan tersebut sempat menjadi perhatian pemerintah pusat saat Wakil Presiden meninjau langsung lokasi.
Menurut Giri, desain teknis infrastruktur dan pengembangan jembatan telah selesai disusun BPJN. Kendati demikian, realisasi proyek hingga kini masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
"Usulan lainnya termasuk Jembatan Way Bungur. Dulu saat Bapak Wakil Presiden berkunjung ke sana, kami diarahkan untuk menanganinya. Desainnya sudah disiapkan oleh balai sebelum saya bertugas di sini. Permasalahannya tinggal di pembebasan lahan," kata Giri saat dimintai keterangan, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran infrastruktur dan pengembangan mencapai sekitar Rp96 miliar karena pekerjaan tidak hanya membangun bentang jembatan, tetapi juga jalan pendekat (oprit) yang memerlukan konstruksi khusus.
Meski panjang jembatan tidak terlalu besar, oprit sepanjang sekitar 500 meter harus dibangun menggunakan struktur pile slab atau fondasi tiang pancang agar mampu menopang kondisi tanah di lokasi. Konstruksi tersebut menjadi faktor utama tingginya nilai proyek.
"Perkiraan nilainya sekitar Rp96 miliar. Konstruksinya cukup memakan biaya karena jembatannya mungkin pendek, tapi kita harus membuat oprit jalan yang cukup panjang sekitar 500 meter menggunakan struktur pile slab," jelasnya.
Giri mengungkapkan, Pemkab Lampung Timur sebelumnya menyampaikan komitmen menyelesaikan pembebasan lahan pada Desember 2026.
Namun, apabila proyek tersebut masuk dalam program IJD tahun ini, BPJN menetapkan syarat seluruh lahan harus sudah bebas paling lambat Oktober 2026 agar proses konstruksi dapat segera dimulai.
"Pemda Lampung Timur berjanji akan menyelesaikan pembebasan lahan pada bulan Desember. Namun, jika ini masuk dalam program IJD tahun ini, kami memberi syarat agar lahan sudah harus bebas di bulan Oktober. Jika lahan belum bebas, kami tidak akan berani memulai karena berisiko konflik dengan masyarakat," tegasnya.
Ia melanjutkan, desain jembatan telah disiapkan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.
Berbeda dengan jembatan perintis yang saat ini hanya dapat dilalui pejalan kaki, Jembatan Way Bungur nantinya dirancang dapat dilintasi kendaraan roda empat sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan lancar.
Sebelumnya, Jembatan Way Bungur di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, menjadi sorotan publik pada awal Februari 2026 setelah video pelajar dan warga menyeberangi Sungai Way Bungur menggunakan getek (perahu rakit) viral di media sosial.
Kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pada 5 Februari 2026, kemudian disusul kunjungan Wakil Presiden untuk memastikan percepatan infrastruktur dan pengembangan jembatan permanen.
