BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Lampung hingga 30 September 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Pendapatan negara tercatat tumbuh 28,79 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan realisasi Rp10,29 triliun.

Capaian tersebut setara 82,61 persen dari target penerimaan negara di Lampung.

Pertumbuhan terutama ditopang penerimaan perpajakan yang meningkat 34,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Salah satu sektor dengan lonjakan signifikan adalah pajak perdagangan internasional, yang realisasinya mencapai Rp2,77 triliun.

Nilai tersebut setara 123,21 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Lampung Purwanto menjelaskan, penerimaan negara masih mampu tumbuh di tengah tekanan ekonomi global.

"Di tengah berbagai dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, kinerja pendapatan negara di regional Lampung masih menunjukkan pertumbuhan yang positif," ujar Purwanto.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Regional Lampung periode Januari-September 2026 di Aula Semergouw DJPb Lampung.

"Hingga 30 September 2026, pendapatan negara tumbuh 28,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," lanjutnya.

Menurut Purwanto, peningkatan penerimaan negara terutama berasal dari sektor perpajakan yang tumbuh 34,15 persen secara tahunan.

Penerimaan pajak perdagangan internasional bahkan meningkat 58,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasinya mencapai Rp2,77 triliun atau 123,21 persen dari target.

Capaian tersebut terutama didorong penerimaan bea keluar sebesar Rp2,57 triliun.

Peningkatan itu seiring kenaikan harga komoditas ekspor minyak mentah dan minyak goreng kelapa sawit.

"Kontribusi penerimaan dari sektor perdagangan internasional cukup signifikan," jelasnya.

"Penerimaan bea keluar bahkan telah melampaui target, seiring meningkatnya harga sebagian komoditas ekspor," sambung Purwanto.

Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh

Dari sisi belanja, realisasi APBN Regional Lampung mencapai Rp22,85 triliun atau 77,86 persen dari pagu.

Namun, realisasi tersebut mengalami kontraksi tipis sebesar 0,83 persen secara tahunan.

Kondisi itu dipengaruhi penurunan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 11,49 persen.

Sebaliknya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) justru mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,08 persen.

Peningkatan paling menonjol terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp785,94 miliar atau 54,92 persen dari pagu.

Realisasi tersebut meningkat 99,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Belanja pemerintah pusat menunjukkan akselerasi yang cukup baik, terutama pada belanja modal yang tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Purwanto.

Berdasarkan fungsi, alokasi belanja pemerintah pusat terbesar ditujukan untuk pendidikan dengan kontribusi 33,03 persen dari total BPP.

Sementara itu, fungsi perumahan dan fasilitas umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 957,96 persen.

Penyaluran TKD hingga akhir September mencapai Rp15,29 triliun atau 83,52 persen dari pagu.

Penyaluran terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar Rp9,77 triliun.

Berikutnya, Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah mencapai Rp1,73 triliun dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,66 triliun.

Secara keseluruhan, APBN Regional Lampung mencatatkan defisit sebesar Rp12,57 triliun.

Nilai tersebut setara 74,45 persen dari pagu dan menyempit 16,47 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Purwanto menilai perkembangan tersebut mencerminkan kondisi fiskal regional yang tetap terjaga.

Pertumbuhan pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan belanja turut mendorong penyempitan defisit.

"APBN tetap berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Neraca Perdagangan Lampung Catat Surplus

Di tengah dinamika fiskal dan ketidakpastian global, sebagian indikator perekonomian Lampung juga menunjukkan perkembangan positif.

Neraca perdagangan luar negeri Lampung hingga Agustus 2026 mencatatkan surplus sebesar USD605,04 juta.

Angka tersebut meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya yang mencapai USD433,3 juta.

Penguatan surplus ditopang kinerja ekspor yang tumbuh 21,33 persen secara bulanan dan 3,44 persen secara tahunan.

Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada komoditas pulp dari kayu sebesar 106,03 persen.

Komoditas bahan kimia organik juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 101,59 persen secara bulanan.

Sementara itu, aktivitas impor mengalami penurunan 29,99 persen secara bulanan dan 54,25 persen secara tahunan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Lampung mencatatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,86 persen.

Kontribusinya mencapai 61,08 persen terhadap PDRB Lampung.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 3,08 persen dengan kontribusi sebesar 29,58 persen.

Sementara itu, belanja pemerintah tumbuh 12,80 persen dengan kontribusi 6,03 persen terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Tekanan harga juga menunjukkan kecenderungan melandai.

Inflasi tahunan Lampung pada September 2026 tercatat 3,51 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus sebesar 3,53 persen.

Meski demikian, sebagian komoditas pangan masih menjadi penyumbang tekanan inflasi.

Komoditas tersebut meliputi cabai merah, beras, cabai rawit, dan tomat.

Sebaliknya, penurunan harga bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, jagung manis, dan minyak goreng turut menahan laju inflasi.

Ekonomi Syariah Punya Potensi Dikembangkan

Selain menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu potensi yang dapat diperkuat di Lampung.

Jumlah penduduk muslim mencapai 96,18 persen dari total populasi pada 2025.

Kondisi tersebut dinilai menjadi basis pasar yang besar bagi pengembangan sektor ekonomi syariah.

Potensi itu juga didukung struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Ketiga sektor tersebut berkontribusi 28,35 persen pada semester II 2026.

Selain itu, UMKM mendominasi struktur pelaku usaha dengan porsi mencapai 99,5 persen berdasarkan data 2023.

Namun, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi sebagian tantangan.

Tantangan tersebut antara lain rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat dan keterbatasan infrastruktur halal terpadu.

Karena itu, penguatan ekonomi syariah perlu diarahkan melalui tiga pilar utama.

Pertama, memperluas rantai nilai halal (halal value chain) hingga sektor hilir.

Kedua, mengoptimalkan pembiayaan syariah.

Ketiga, meningkatkan edukasi pengelolaan dana sosial keagamaan melalui platform digital.

Penguatan ketiga pilar tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi syariah Lampung.

Upaya itu juga diharapkan memperluas kontribusi sektor produktif dan UMKM terhadap perekonomian daerah. (*)