BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(APBN) Regional Lampung hingga 30 September 2026 menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai gejolak dan ketidakpastian.
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter global, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury, serta perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi sebagian tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan dan penerimaan negara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwanto, menyebutkan di tengah berbagai tantangan tersebut, perekonomian Provinsi Lampung tetap menunjukkan ketahanan.
"Pendapatan Negara mampu tumbuh signifikan, neraca perdagangan luar negeri mencatatkan surplus yang meningkat, sementara aktivitas sektor riil tetap terjaga," kata dia saat dimintai keterangan, Kamis (5/11/2026).
Meskipun realisasi Belanja Negara sedikit mengalami kontraksi seiring penyesuaian pagu, komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat. Kondisi fiskal yang tetap terjaga ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi regional.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Provinsi Lampung berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$605,04 juta hingga Agustus 2026, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$433,30 juta.
"Peningkatan tersebut didukung oleh kinerja ekspor yang tumbuh 21,33 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)," katanya.
Komoditas pulp dari kayu mencatatkan peningkatan ekspor tertinggi sebesar 106,03 persen (mtm), disusul bahan kimia organik yang tumbuh 101,59 persen (mtm). Sementara itu, aktivitas impor pada Agustus 2026 mengalami penurunan sebesar 29,99 persen (mtm) dan 54,25 persen (yoy).
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya impor biji-bijian, tanaman industri, dan pakan ternak sebesar 95,07 persen (mtm), serta pupuk sebesar 64,52 persen (mtm). Kendati demikian, beberapa komoditas impor justru mengalami peningkatan, di antaranya gula dan kembang gula sebesar 35,33 persen (mtm) serta bahan kimia organik sebesar 32,60 persen (mtm).
"Ketahanan ekonomi Lampung juga tercermin dari perkembangan sektor riil yang tetap tumbuh positif. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026, PDRB Provinsi Lampung tumbuh sebesar 5,29 persen (yoy)," paparnya.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama penggerak perekonomian dengan pertumbuhan 4,86 persen (yoy) dan kontribusi sebesar 61,08 persen terhadap PDRB.
Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,08 persen (yoy), dengan kontribusi mencapai 29,58 persen, menjadikannya komponen penopang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.
Konsumsi pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 12,80 persen (yoy), dengan kontribusi sebesar 6,03 persen terhadap perekonomian daerah. Dari sisi stabilitas harga, inflasi tahunan Provinsi Lampung pada September 2026 tercatat sebesar 3,51 persen, sedikit melandai dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,53 persen.
"Tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari kenaikan harga cabai merah, beras, cabai rawit, dan tomat. Namun, penurunan harga bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, jagung manis, dan minyak goreng turut menahan laju kenaikan harga," kata dia.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap menjadi perhatian penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi fiskal, hingga 30 September 2026, realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Lampung mencapai Rp10.298,08 miliar atau 82,61 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh sebesar 28,79 persen (yoy), melampaui pertumbuhan penerimaan secara nasional.
Peningkatan Pendapatan Negara terutama ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 34,15 persen (yoy). Secara terperinci, Pajak Penghasilan (PPh) meningkat 34,32 persen (yoy), sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 37,79 persen (yoy).
"Kinerja positif juga terlihat pada penerimaan pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp2.777,78 miliar, meningkat 58,97 persen (yoy) dan telah mencapai 123,21 persen dari target. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penerimaan Bea Keluar sebesar Rp2.575,76 miliar, seiring perkembangan harga komoditas ekspor, khususnya minyak mentah dan minyak kelapa sawit (CPO)," tambahnya.
Capaian ini menunjukkan kontribusi perdagangan internasional yang semakin signifikan terhadap penerimaan negara di wilayah Lampung. Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga September 2026 mencapai Rp22.858,65 miliar atau 77,86 persen dari pagu, sedikit terkontraksi sebesar 0,83 persen (yoy).
Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 11,49 persen (yoy). Namun, di tengah kondisi tersebut, Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh sebesar 31,08 persen (yoy), didukung peningkatan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Belanja Modal yang telah terealisasi sebesar Rp785,94 miliar atau 54,92 persen dari pagu, meningkat 99,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan fungsi anggaran, Fungsi Pendidikan menjadi kontributor terbesar dengan porsi 33,03 persen dari total BPP.
"Sementara itu, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 957,96 persen (yoy). Hal ini menggambarkan peningkatan dukungan belanja pemerintah terhadap infrastruktur dan pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik," kata dia.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah hingga September 2026 telah mencapai Rp15.293,11 miliar atau 83,52 persen dari pagu. Penyaluran terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar Rp9.775,01 miliar, diikuti DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp1.730,80 miliar, DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) sebesar Rp1.663,82 miliar, Dana Desa sebesar Rp772,25 miliar, serta DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BOK Keluarga Berencana (BOK-KB) sebesar Rp292,49 miliar.
Penyaluran tersebut diharapkan terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur dan pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
"Secara keseluruhan, APBN Regional Lampung hingga akhir Triwulan III 2026 mencatatkan selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp12.575,33 miliar atau 74,45 persen dari pagu, menyempit 16,47 persen (yoy). Penyempitan tersebut sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Negara yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan Belanja Negara yang relatif termoderasi," imbuhnya.
Kondisi ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi perekonomian regional. Penguatan penerimaan negara yang diiringi pelaksanaan belanja secara produktif diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, serta mendukung pemerataan infrastruktur dan pengembangan di Provinsi Lampung.
Selain kinerja APBN dan perkembangan ekonomi regional, Provinsi Lampung juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data tahun 2025, penduduk beragama Islam mencapai 96,18 persen dari total populasi.
Kondisi demografis tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,35 persen berdasarkan data Semester II 2026.
"Selain itu, UMKM juga menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian daerah dengan proporsi sebesar 99,5 persen berdasarkan data tahun 2023," katanya.
Besarnya potensi tersebut membuka peluang pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui penguatan rantai nilai halal (halal value chain), pengembangan industri produk halal, serta perluasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM.
Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi sebagian tantangan, antara lain tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 masih relatif rendah serta keterbatasan infrastruktur halal terpadu di Provinsi Lampung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi syariah melalui tiga pilar utama, yaitu perluasan inklusi halal value chain di tingkat hilir, optimalisasi pembiayaan syariah, serta edukasi dan penguatan pengelolaan dana sosial keagamaan di era digital.
"Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, meningkatkan kapasitas UMKM, serta mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat," ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwanto, menggarisbawahi bahwa APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara sekaligus penggerak perekonomian dan penjaga stabilitas sosial di daerah.
Kinerja APBN Regional Lampung hingga September 2026 menunjukkan pentingnya sinergi antara peningkatan penerimaan negara, pelaksanaan belanja yang produktif, serta optimalisasi transfer ke daerah agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Ke depan, sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global, menjaga ketahanan ekonomi regional, serta mengoptimalkan potensi unggulan Lampung, termasuk sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi syariah.
"Dengan pengelolaan APBN yang kredibel, responsif, dan berorientasi pada hasil, diharapkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus terjaga, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, serta fondasi kemandirian dan kedaulatan ekonomi semakin kuat," tutupnya.
