BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemkot) Metro berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan 2026/2027.
Bahkan, pemerintah daerah diminta memastikan posko penanganan bencana beroperasi selama 24 jam guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi darurat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, saat menanggapi Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.
Rafieq menuturkan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
Menurutnya, Pemkot Metro akan berupaya memastikan seluruh perangkat daerah terkait berada dalam kondisi siap menghadapi kemungkinan terburuk.
"Saya sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya menjelang musim hujan 2026/2027. Kami akan berupaya memastikan kesiapannya," kata Rafieq kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan ditandatangani Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi. Salah satu poin penting dalam instruksi tersebut adalah meminta setiap kepala daerah melakukan identifikasi dan pemetaan kawasan yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi.
Menurut Rafieq, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi langkah mendasar agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah banjir terjadi.
Pemerintah perlu mengetahui titik-titik rawan, potensi dampak, serta kebutuhan penanganan sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih terarah.
Selain pemetaan, pemerintah daerah juga telah diminta menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan kondisi personel, peralatan, serta ketersediaan logistik penanganan darurat. Kesiapan tersebut dinilai penting agar petugas tidak kelabakan ketika bencana benar-benar terjadi.
"Selain kesiapan sumber daya, pemerintah daerah juga diminta memastikan posko penanganan bencana tetap beroperasi selama 24 jam. Pemantauan kondisi cuaca dan informasi peringatan dini dari BMKG juga harus dilakukan secara rutin," jelasnya.
Rafieq menambahkan keterangan, apabila situasi mengharuskan penetapan status keadaan darurat, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP).
Koordinasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media juga harus diperkuat.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan petugas dan posko darurat.
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengelola sampah, serta tidak membuang sampah sembarangan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko bencana.
Salah satu upaya yang terus didorong Pemkot Metro adalah program Pilah Berkah ( Sampah Dipilah, Sekolah Berkah).
Program tersebut diharapkan mampu membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini sekaligus menanamkan kesadaran bahwa persoalan sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan dan risiko penyumbatan saluran drainase.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Metro diharapkan tidak sekadar bersiap menghadapi banjir melalui kesiagaan 24 jam, tetapi juga mampu memastikan langkah pencegahan berjalan nyata.
Sebab, kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal seberapa cepat petugas datang ketika air sudah menggenangi permukiman, melainkan seberapa serius pemerintah mencegah air meluap dan warga menjadi korban.
