BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat mempercepat penanganan lima titik infrastruktur yang terdampak bencana dengan mendorong realisasi dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan agar perbaikan beberapa akses vital masyarakat yang terdampak longsor dan banjir dapat segera direalisasikan.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan audiensi dengan BNPB RI di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas usulan bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan agar dana hibah RR untuk lima titik prioritas dapat segera diproses.
Dalam audiensi tersebut, Parosil didampingi beberapa kepala perangkat daerah dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansah.
Pemkab Lampung Barat mengemukakan komitmennya untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administratif sekaligus menyiapkan dukungan anggaran daerah yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian Detail Engineering Design (DED) untuk lima titik yang sebelumnya telah diusulkan dan diverifikasi oleh tim teknis BNPB. DED menjadi bagian penting yang harus segera disiapkan pemerintah daerah sebelum proses dana hibah RR dapat dilanjutkan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansah meminta Pemkab Lampung Barat tidak menunda penyelesaian dokumen teknis tersebut.
Menurutnya, setelah persyaratan administrasi dan DED lima titik usulan dinyatakan lengkap, proses dana hibah RR dapat dilanjutkan sesuai tahapan yang berlaku.
"Silakan segera siapkan DED-nya. Setelah administrasi lengkap, proses dana hibah RR bisa kita lanjutkan," kata Jarwansah dalam pertemuan tersebut.
Untuk mempercepat proses itu, Pemkab Lampung Barat menyepakati lima komitmen yang harus segera dijalankan oleh perangkat daerah terkait. Komitmen tersebut meliputi pendampingan Inspektorat sejak tahap perencanaan, pembaruan data aset oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta dukungan dana sharing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta memberikan dukungan teknis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pekerjaan.
Pemkab juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah yang terlibat agar proses pemenuhan persyaratan tidak berjalan secara sektoral dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.
Bupati Parosil Mabsus menekankan, pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan administratif sekaligus menyiapkan dukungan anggaran sharing dari APBD.
Menurutnya, percepatan tersebut diperlukan agar penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak bencana dapat segera dilakukan dan tidak berlarut-larut.
"Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyiapkan syarat administratif dan dukungan anggaran sharing dari APBD. Kita ingin penanganan pascabencana ini berjalan cepat, tepat, dan akuntabel," tegas Parosil.
Lima titik yang menjadi prioritas Pemkab Lampung Barat merupakan infrastruktur yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Titik pertama adalah penanganan longsor pada Jalan Lingkar Kecamatan Way Tenong di Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, yang menjadi salah satu akses penting masyarakat di wilayah tersebut.
Titik kedua adalah penanganan longsor pada Jalan Lingkar Kenali-Kembahang di Pekon Sukaraja, Kecamatan Belalau.
Selanjutnya, pemerintah daerah mengusulkan infrastruktur dan pengembangan jembatan penghubung di Pekon Ringin Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, yang diharapkan dapat mendukung konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana.
Dua titik lainnya berada di Kecamatan Sukau, yakni penanganan banjir Way Uluhan di Pekon Tapak Siring dan penanganan banjir di Pekon Buay Nyerupa pada aliran Way Warkuk.
Kelima lokasi tersebut diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan akses transportasi, mobilitas masyarakat, serta aspek keselamatan warga.
Parosil meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan proses pengajuan dana hibah RR segera bergerak sesuai tugas masing-masing. Ia menekankan agar proses administrasi, perencanaan, penyusunan DED, pendataan aset, hingga dukungan anggaran tidak menjadi hambatan dalam percepatan penanganan pascabencana.
"Ini untuk masyarakat kita. Jangan sampai ada birokrasi yang menghambat. Saya minta Bappeda, PUPR, BKAD, Inspektorat langsung bergerak," pungkasnya.
Dengan adanya dorongan dari BNPB untuk segera menuntaskan DED dan kelengkapan administrasi, Pemkab Lampung Barat kini harus memastikan seluruh komitmen tersebut segera ditindaklanjuti.
Percepatan ini menjadi penting agar lima proyek penanganan pascabencana yang telah diverifikasi tidak berhenti pada tahap usulan, tetapi dapat masuk ke proses realisasi sehingga akses masyarakat yang terdampak longsor dan banjir dapat segera dipulihkan.
