BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), meski kepastian penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober hingga Desember 2026 dari pemerintah pusat belum diterima.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ni Made Ayu Kumala Dewi, menuturkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis maupun instruksi resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait kelanjutan program bantuan pangan beras.
"Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penyaluran bantuan pangan Bapanas periode Oktober, November, dan Desember 2026 untuk di Bandar Lampung," kata Ayu, Rabu (7/10/2026).
Meski belum ada kepastian dari pemerintah pusat maupun Perum Bulog, Ayu memastikan jajaran Pemkot Bandar Lampung siap menjalankan penugasan apabila kebijakan penyaluran bantuan pangan tersebut telah diterbitkan.
"Kami sifatnya siap di lapangan kapan pun untuk berkoordinasi maupun mendampingi saat penugasan turun," ujarnya.
Menurut Ayu, penyaluran bantuan pangan pada akhir tahun biasanya menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru.
Namun, sembari menunggu kebijakan pusat, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan skenario sendiri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kenaikan harga pangan.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah telah menyiagakan anggaran untuk membeli sebagian komoditas pangan apabila terjadi gejolak harga maupun kondisi darurat di masyarakat.
"Dana itu sudah kita siagakan. Artinya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung jika terjadi gejolak harga menjelang Nataru," jelas Ayu.
Selain menyiapkan anggaran, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung juga tengah berupaya memperkuat kembali Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Dinas Pangan telah mengajukan surat izin prinsip kepada Bulog pusat untuk melakukan pengisian kembali stok cadangan pangan daerah. Namun, hingga kini permohonan tersebut masih menunggu tanggapan resmi.
"Kita sudah mengajukan surat izin prinsip ke Bulog pusat untuk pengisian kembali stok cadangan pangan. Saat ini masih menunggu respons," ungkapnya.
Sementara terkait penerima bantuan pangan, Ayu menjelaskan bahwa data sasaran masih mengacu pada kriteria Desil 1 hingga Desil 4 sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat.
Penyesuaian data penerima hanya dilakukan apabila terdapat penerima yang meninggal dunia, tidak ditemukan, maupun apabila pemerintah pusat menerbitkan regulasi baru mengenai kriteria penerima.
Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau langsung penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi Juli, Agustus dan September 2026.
Pada tahap tersebut, sebanyak 96.919 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 20 kecamatan menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram sekaligus, atau masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan.
