BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat, hingga akhir April 2026, APBN Regional Lampung mengalami defisit sebesar Rp6,080 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto menyebut, defisit ini tetap dikelola secara terukur sebagai bagian dari strategi fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global.
Meski demikian menurutnya, kinerja APBN Regional Lampung hingga 30 April 2026 menunjukkan tren yang tetap positif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp3,825 triliun atau 28,56 persen dari target, tumbuh 5,19 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pajak dalam negeri yang mencapai Rp2,518 triliun dan tumbuh 26,04 persen (yoy).
“Kinerja penerimaan yang baik didorong oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan besar yang masih tumbuh kuat,” ungkap dia dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Sementara itu, lanjut Purwadhi, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp9,905 triliun atau 35,56 persen dari pagu, tumbuh 0,67 persen (yoy).
Pertumbuhan didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 33,65 persen (yoy) senilai Rp2,850 triliun, didukung percepatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
“Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp7,055 triliun, mengalami kontraksi -8,45 persen (yoy) seiring penyesuaian kebijakan belanja pemerintah,” bebernya.
Di samping itu Purwadhi juga menyampaikan, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 64,05 persen terhadap PDRB dan mencatatkan pertumbuhan 5,54 persen (yoy), sementara investasi yang tercermin dari PMTB juga tumbuh 4,39 persen (yoy).
Di sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun menjadi 3,95 persen (turun 0,12 persen dari Februari 2025).
“Tantangan ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, tingginya biaya logistik dan fluktuasi harga komoditas masih terus harus dihadapi Provinsi Lampung. Meskipun demikian, perekonomian Lampung tetap menunjukkan kinerja yang terjaga,” katanya. (*)
