BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
parlemen. Setelah mendapatkan dukungan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi, usulan Hak mengemukakan Pendapat (HMP) kini bersiap dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan awal untuk diproses lebih lanjut. Namun, sebelum masuk ke forum paripurna, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahasnya melalui rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).
"Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026) dikutip dari Detik.com.
Saan menjelaskan, seluruh dokumen dan dukungan anggota DPR yang mengajukan HMP telah diterima pimpinan. Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
Menurutnya, rapat pimpinan menjadi tahapan awal untuk membahas tindak lanjut usulan tersebut. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat Bamus guna menentukan agenda pembicaraan di tingkat paripurna.
"Jadi akan kami rapim, rapat pimpinan, dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," ujarnya.
Saan menyebutkan, berdasarkan agenda DPR, rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dengan jadwal tersebut, usulan HMP terkait Gibran berpeluang segera memasuki pembahasan di forum resmi DPR, sepanjang tahapan rapat pimpinan dan Bamus menyepakati tindak lanjutnya.
Usulan Hak mengemukakan Pendapat tersebut sebelumnya disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan DPR di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal dan dihadiri perwakilan anggota DPR dari delapan fraksi.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP telah mencapai 120 orang. Dukungan tersebut berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, meskipun jumlah pengusul dari masing-masing fraksi berbeda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat menyumbang dukungan terbanyak, yakni 28 anggota. Disusul Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, serta PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota, sedangkan Fraksi PAN tercatat satu anggota.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak mengemukakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang, dari delapan fraksi yang ada," jelas Saan.
Hak mengemukakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan sikap resmi lembaga terhadap kebijakan pemerintah, peristiwa tertentu, maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam konteks usulan terhadap Gibran, penggunaan hak tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden yang belakangan menjadi perhatian publik.
Meski jumlah pengusul telah memenuhi syarat awal, proses HMP tidak serta-merta berujung pada pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Masih terdapat sebagian tahapan konstitusional yang harus dilalui, termasuk pengambilan keputusan di DPR dan mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi apabila usulan tersebut berlanjut ke proses pemberhentian.
Dengan demikian, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) akan menjadi tahapan penting untuk melihat sejauh mana DPR menindaklanjuti usulan HMP yang telah mendapatkan dukungan lintas fraksi tersebut.
