BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak menuturkan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengungkapkan, dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional DPR itu datang dari seluruh fraksi di parlemen. Jumlah pengusul mencapai 120 legislator berdasarkan dokumen tanda tangan yang disampaikan masing-masing perwakilan fraksi.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan hak menuturkan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Dari jumlah tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota. Disusul Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, serta PDI Perjuangan 14 anggota.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbangkan 11 tanda tangan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat satu anggota. Dengan demikian, seluruh fraksi di DPR memiliki anggota yang ikut mengusulkan penggunaan HMP tersebut.
Saan menjelaskan, usulan itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni penggunaan Hak menuturkan Pendapat terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang diduga tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Pimpinan DPR, lanjutnya, menghormati langkah politik yang ditempuh para legislator. Pengajuan tersebut diterima berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegas Saan.
beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi turut menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic dari PDIP, Aziz Subekti dan Bahtra Banong dari Gerindra, serta Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja dari Golkar.
Hadir pula Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey dari NasDem. Sementara PKB diwakili Muhammad Khozin dan Sudjatmiko, Demokrat oleh Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan, PKS oleh Mardani Ali Sera, serta PAN oleh Syarifudin Sudding.
Rencananya, usulan Hak menuturkan Pendapat tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Meski dukungan pengajuan telah terkumpul, langkah tersebut belum berarti Gibran resmi dimakzulkan. Usulan masih harus melalui serangkaian mekanisme konstitusional, termasuk persetujuan DPR dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum dapat berlanjut ke proses pemberhentian melalui MPR. (*)
