BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Dorongan politik untuk membahas kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional semakin menguat di DPR RI.
Sebanyak 50 anggota legislatif dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak mengungkapkan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan jumlah legislator yang mendukung pengajuan hak tersebut terus meningkat hingga Selasa (10/11/2026).
Dukungan tidak hanya berasal dari satu partai, melainkan melibatkan anggota dari berbagai fraksi di parlemen.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," ujar Mardani, dikutip CNN.
Mardani memastikan dokumen pengajuan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut dukungan berasal dari enam fraksi, meskipun penandatanganan dilakukan atas nama pribadi masing-masing anggota dewan, bukan sebagai keputusan resmi fraksi.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," katanya.
Jumlah pengusul tersebut mengalami peningkatan dalam waktu relatif singkat. Sebelumnya, Mardani memperlihatkan dokumen bertajuk "Pengusul Hak mengungkapkan Pendapat" yang memuat 12 tanda tangan anggota DPR.
Dukungan kemudian bertambah menjadi lebih dari 25 orang sejak Senin (9/11/2026) malam, sebelum akhirnya diklaim mencapai sekitar 50 legislator pada Selasa.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengajuan hak tersebut.
Puan mengungkapkan usulan akan ditindaklanjuti melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku setelah pembukaan masa sidang.
Hak mengungkapkan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Meski jumlah pendukung terus bertambah, penandatanganan tersebut belum berarti DPR secara resmi menyetujui pemberhentian Gibran.
Usulan masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai aturan, termasuk mekanisme rapat paripurna.
Jika proses berlanjut ke pemberhentian wakil presiden, keputusan akhir tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Dengan demikian, nasib usulan terhadap Gibran masih bergantung pada proses politik dan hukum selanjutnya.
