BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
2026 (SE2026) di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 88 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menuntaskan pendataan, termasuk menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang menaungi 37 organisasi kesukuan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam agenda Sosialisasi dan Pendataan SE2026 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan FPK Provinsi Lampung, di Aula Pusiban, Kompleks Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Sabtu (8/8/2026).
Ahmadriswan mengungkapkan, meskipun progres pendataan telah mencapai 88 persen, petugas sensus masih menghadapi beragam kendala di lapangan. Salah satunya adalah sulitnya menemui sebagian warga atau pelaku usaha karena sedang bekerja atau tidak berada di rumah ketika petugas melakukan pendataan.
Selain itu, masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan bocor atau digunakan untuk kepentingan lain, termasuk dikaitkan dengan kewajiban perpajakan.
Ahmadriswan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diperoleh dalam Sensus Ekonomi 2026 dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Sensus Ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan urusan pajak. Masyarakat tidak perlu takut untuk didata. Kerahasiaan data dijaga dan hasil sensus digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi serta perkembangan perekonomian yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan SE2026 sangat penting karena menghasilkan basis data ekonomi yang lengkap dan akurat.
Data tersebut diperlukan pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat struktur dan perkembangan perekonomian, sekaligus menjadi bahan dalam menyusun program serta menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, menuturkan FPK mendukung penuh dan mengambil bagian dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Darussalam, keberadaan 37 organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK Provinsi Lampung merupakan kekuatan strategis untuk membantu menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga ke berbagai komunitas.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota FPK untuk menjadi bagian dari gerakan bersama menyukseskan SE2026, termasuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut dan bersedia menerima serta memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas BPS.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah. Dari data itulah pemerintah pusat maupun daerah dapat membaca kondisi riil perekonomian masyarakat dan menentukan program pembangunan daerah yang tepat. Karena itu, kami mengajak seluruh organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Darussalam.
Ia menginginkan para pimpinan organisasi kesukuan meneruskan informasi tersebut kepada jajaran pengurus hingga anggota dan masyarakat di lingkungannya masing-masing.
agenda tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, serta Yuda, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.
Ganjar mengajak para pengurus organisasi kesukuan yang tergabung dalam FPK untuk ikut menjadi penggerak sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di tengah masyarakat.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat dilakukan dengan cara sederhana tetapi efektif, mulai dari menyampaikan informasi kepada keluarga dan komunitas, mengajak warga menerima petugas sensus, hingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi.
Bahkan, anggota FPK yang telah mengikuti pendataan didorong membuat video testimoni singkat mengenai pengalaman mengikuti sensus. Testimoni tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menghilangkan kekhawatiran terhadap proses pendataan.
“Mari kita ikut mengedukasi masyarakat dan mengajak warga untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang sudah disensus, bisa membuat video testimoni sehingga masyarakat lainnya mengetahui bahwa pendataan ini aman dan penting bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ajakan serupa disampaikan perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Organisasi kesukuan dinilai memiliki jaringan yang luas dan kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dan BPS memberikan pemahaman mengenai manfaat SE2026.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BPS Provinsi Lampung dan FPK Provinsi Lampung dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui kolaborasi tersebut, BPS menginginkan sisa pendataan yang belum terselesaikan dapat segera dituntaskan dengan dukungan aktif masyarakat.
BPS juga kembali memastikan bahwa masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas. Pendataan Sensus Ekonomi bukan pemeriksaan pajak dan informasi individual yang diperoleh dalam proses sensus dijaga kerahasiaannya.
Dengan dukungan pemerintah daerah, FPK, 37 organisasi kesukuan serta berbagai elemen masyarakat, pelaksanaan SE2026 di Lampung diharapkan dapat mencapai hasil maksimal dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu fondasi penting bagi pemerintah dalam memotret kondisi perekonomian Lampung secara lebih utuh, mengukur perkembangan aktivitas ekonomi, serta merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah pusat maupun daerah yang semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
