BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemprov) Lampung memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menuturkan penyusunan APBD 2027 mengedepankan prinsip belanja yang berkualitas.
Seluruh program dan aktivitas akan dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pembangunan daerah daerah.
"Dalam rangka penyusunan APBD 2027, salah satu prinsip dasar yang kami pegang adalah memastikan anggaran disusun secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Prinsip efisiensi menjadi salah satu prioritas utama, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah Provinsi Lampung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Marindo, saat dimintai keterangan, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar satu jenis belanja, melainkan dilakukan terhadap seluruh komponen belanja pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
"Semua belanja akan dilakukan kajian secara mendalam agar tepat manfaat. Belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya akan disesuaikan sesuai kebutuhan riil dan tingkat urgensinya," ujarnya.
Marindo menjelaskan, salah satu strategi efisiensi yang akan terus diterapkan adalah memaksimalkan pemanfaatan aset milik Jajaran Pemprov Lampung.
Dengan demikian, kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan tidak lagi bergantung pada penyewaan fasilitas di luar aset pemerintah apabila masih tersedia sarana milik daerah.
"Kami ingin memastikan seluruh aktivitas pemerintah memanfaatkan aset yang dimiliki Jajaran Pemprov Lampung. Penggunaan gedung atau fasilitas di luar akan diminimalkan apabila aset pemerintah masih dapat digunakan. Ini menjadi bagian dari upaya penghematan belanja daerah," jelasnya.
Selain itu, efisiensi juga akan diterapkan pada belanja perjalanan dinas. Pemprov Lampung akan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi antarlembaga maupun rapat-rapat pemerintahan.
"Perjalanan dinas juga dilakukan penyesuaian. Kami akan terus mengurangi perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi melalui Zoom Meeting maupun rapat secara virtual. Dengan begitu, koordinasi tetap berjalan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar," katanya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Marindo menekankan bahwa kemampuan pendapatan daerah menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja pemerintah.
Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan seluruh perencanaan anggaran dengan kondisi riil pendapatan daerah, termasuk memperhitungkan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah.
"Kami melihat dari sisi kinerja pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD, mazhabnya adalah pendapatan daerah. Artinya, kemampuan pendapatan menjadi hulunya dalam penyusunan APBD. Kami juga mengikuti berbagai penyesuaian transfer dari pemerintah pusat sehingga belanja daerah disusun secara realistis sesuai kemampuan fiskal," tegasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung mengharapkan APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan daerah yang lebih berkualitas, menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
