BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat kinerja positif dalam penghimpunan pendapatan daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Juni, realisasi retribusi daerah telah mencapai 51,80 persen dari target sebesar Rp485 miliar, sejalan dengan capaian pendapatan daerah yang telah menembus lebih dari separuh target APBD tahun ini.
Capaian tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Evaluasi Retribusi Daerah Semester I Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, Rabu (22/7/2026).
Marindo menjelaskan, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 50,66 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tren yang positif dan masih berada dalam koridor yang wajar mengingat tahun anggaran baru memasuki pertengahan tahun.
"Kalau APBD kita sekitar Rp7 triliun, berarti realisasinya sudah berada di kisaran Rp3,5 triliun. Untuk retribusi daerah sendiri telah mencapai 51,80 persen dari target Rp485 miliar," ujar Marindo kepada awak media usai rapat.
Ia optimistis target pendapatan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui target apabila seluruh perangkat daerah mampu menjaga tren penerimaan dan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi.
"Baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer maupun sumber pendapatan lainnya kami optimistis bisa tercapai sesuai target," katanya.
Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beragam organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhasil melampaui target retribusi meskipun tahun anggaran baru berjalan enam bulan.
"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi perangkat daerah dengan capaian persentase tertinggi, yakni mencapai 300,02 persen dari target yang ditetapkan," katanya.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Perkebunan dengan realisasi 214,61 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 177,51 persen, Dinas Kehutanan 167,90 persen, serta Biro Umum yang telah mencapai 138,65 persen.
"Sementara jika dilihat dari besaran nominal penerimaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp10,99 miliar atau 62,26 persen dari target," jelasnya.
Meski demikian, evaluasi juga mencatat masih terdapat beberapa OPD yang realisasi retribusinya relatif rendah.
"Di antaranya Dinas Perhubungan yang baru mencapai 5,32 persen, Dinas Koperasi dan UKM 9,93 persen, Dinas Kesehatan 16,50 persen, serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sebesar 22,19 persen," jelasnya.
Menanggapi adanya perbedaan capaian antarperangkat daerah, Marindo menilai kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik masing-masing sumber penerimaan.
Menurutnya, terdapat OPD yang pendapatannya memang terkonsentrasi pada awal tahun, sementara sebagian lainnya baru akan terealisasi pada triwulan ketiga hingga akhir tahun anggaran.
"Semua memiliki komitmen yang sama. Ada yang memang penerimaannya besar di awal tahun, ada juga yang baru masuk pada akhir tahun. Kami optimistis target tetap bisa dicapai," ujarnya.
Memasuki Semester II Tahun 2026, Pemprov Lampung meminta seluruh OPD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target yang telah ditetapkan, tetapi juga aktif menggali sumber-sumber pendapatan baru.
"Salah satu strategi yang terus didorong ialah optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah," kata dia.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Marindo, digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi memastikan proses pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.
"Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi bagaimana layanan publik benar-benar memberikan kemudahan sehingga penerimaan daerah bisa terus meningkat," tegasnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing OPD turut memaparkan berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Salah satunya disampaikan Dinas Perkebunan yang menilai peluang peningkatan penerimaan masih terbuka melalui layanan sertifikasi benih, sertifikasi bibit, hingga pengembangan dan penjualan komoditas unggulan.
Marindo juga mencontohkan keberhasilan pemanfaatan pupuk organik cair (POC) pada tanaman kopi di Hanakau, Liwa. Program tersebut dinilai berhasil meningkatkan kualitas hasil panen sekaligus menaikkan nilai jual kopi petani.
"Inovasi seperti itu tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah," jelasnya.
Selain mengevaluasi retribusi perangkat daerah, Pemprov Lampung juga mencatat perkembangan positif pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi pendapatan BLUD telah mencapai Rp234,07 miliar atau 49,82 persen dari target yang ditetapkan.
Secara persentase, Rumah Sakit Bandar Negara Husada mencatat kinerja terbaik dengan capaian 162,70 persen dari target. Sementara dari sisi nominal, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi pendapatan mencapai Rp216,64 miliar atau 49,84 persen dari target.
Pemprov Lampung menginginkan capaian positif pada Semester I dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun, sehingga target pendapatan daerah 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga menjadi modal penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. (*)
