BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
agenda yang bersumber dari APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2026, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, mengungkap adanya dugaan beberapa oknum yang mulai mendekati pejabat pemerintah daerah untuk membicarakan proyek.
Rafieq menyebut, laporan mengenai aktivitas tersebut diterimanya dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bidang di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
Oknum-oknum tersebut diduga menawarkan diri sebagai pihak yang memiliki akses dalam pengurusan pekerjaan pemerintah.
Hal itu disampaikan Rafieq saat memimpin apel mingguan di halaman Kantor Pemerintah Kota Metro, Senin (13/7/2026).
Ia mengungkapkan, informasi tersebut muncul setelah beberapa pejabat mengaku didatangi pihak tertentu yang menyebut proyek APBD mulai dibagikan.
"Katanya sudah mulai musim proyek dan proyek sudah mau dibagi. Saya mendapat laporan dari beberapa kepala OPD dan beberapa kepala bidang,” kata Rafieq.
Menurut Rafieq, beberapa pihak yang datang bahkan mengklaim memiliki hubungan atau membawa pesan dari pimpinan daerah. Tidak hanya mengatasnamakan dirinya dan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, sebagian oknum juga disebut membawa nama partai politik tertentu.
"Ada beberapa oknum yang mengatasnamakan partai saya atau pun Pak Wali. Ada juga yang mengaku membawa perintah langsung dari saya atau Pak Wali Kota,” ujarnya.
Rafieq memastikan bahwa dirinya bersama Wali Kota Metro tidak pernah memberikan mandat kepada pihak luar untuk berkomunikasi dengan aparatur sipil negara (ASN) terkait pengurusan proyek.
Ia meminta seluruh pejabat tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim membawa arahan pimpinan.
"Kami pastikan tidak ada perintah dari Pak Wali atau pun saya untuk menugaskan orang, terutama pihak di luar pemerintah, berkoordinasi dengan ASN Kota Metro dalam urusan apa pun,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, beberapa pejabat bahkan merasa terganggu karena terus didatangi pihak yang menawarkan pengurusan proyek.
Rafieq meminta ASN mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan apabila ada pihak yang mencoba melakukan tekanan atau membawa nama pimpinan.
"Kalau masih ada yang memaksa atau tetap mengaku membawa perintah, mari kita buktikan. Laporkan, rekam, atau panggil langsung saya atau Pak Wali. Tanyakan apakah benar ada perintah dari pimpinan,” jelasnya.
Rafieq memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Metro harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Penentuan penyedia pekerjaan harus didasarkan pada kemampuan, kualitas, harga, serta rekam jejak, bukan karena tekanan, kedekatan pribadi, maupun klaim membawa nama pejabat tertentu.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga integritas dan nama baik Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga dengan menjalankan setiap pekerjaan secara profesional dan transparan.
Hingga kini, Rafieq belum menyebutkan identitas, jumlah, maupun asal pihak yang diduga mencatut nama pimpinan daerah tersebut.
Pemerintah Kota Metro masih menunggu laporan lengkap serta bukti pendukung sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
