BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
malam. Ia dibangun dari keberanian menentukan arah, konsistensi menjalankan kebijakan, serta kemampuan mengelola sumber daya negara agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Arah tersebut menjadi salah satu pesan penting Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam rangkaian pembahasan strategis bersama jajaran Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero). Bagi Amran, agenda swasembada pangan kini berada pada fase penting. Produksi perlu diperkuat, tetapi pada saat yang sama potensi pertanian harus mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan menopang ketahanan energi nasional.
Rangkaian pembahasan sepanjang Juni hingga Juli 2026 memperlihatkan arah tersebut. Pada 19 Juni 2026, Kementerian Pertanian bersama beragam pemangku kepentingan membahas penguatan kebijakan dan regulasi BUMN Pangan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan.
Pembahasan berlanjut pada 26 Juni melalui finalisasi rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis serta penyusunan Surat Keputusan Bersama mengenai penugasan BUMN Pangan. Kehadiran jajaran Direksi PTPN I dalam agenda tersebut memperlihatkan semakin eratnya peran perkebunan negara dengan agenda pangan nasional.
Arah itu semakin terlihat dalam rapat koordinasi pada 9 Juli 2026 yang membahas pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai sumber pangan tersebut didorong memasuki rantai nilai baru sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan.
Bagi Amran, perkembangan itu menunjukkan bahwa pangan dan energi tidak lagi dapat dipandang sebagai dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri.
Tantangan Indonesia juga semakin kompleks. Perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia membuat pangan dan energi menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional.
Karena itu, swasembada pangan perlu dimaknai lebih luas. Tidak hanya beras, tetapi juga komoditas strategis yang memiliki potensi memperkuat ekonomi nasional.
Tebu menjadi salah satu penopang swasembada gula. Ubi kayu membuka peluang pengembangan bioetanol. Kelapa sawit tetap menjadi salah satu kekuatan industri dan sumber devisa. Sementara rempah-rempah memiliki ruang untuk kembali dikembangkan sebagai komoditas bernilai tinggi di pasar global.
Seluruh potensi tersebut membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, modern, efisien dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah.
Di titik inilah hilirisasi menjadi penting. Indonesia tidak cukup hanya menghasilkan bahan mentah. Komoditas pertanian perlu bergerak lebih jauh menjadi produk bernilai tambah yang mampu memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat.
Dalam kerangka itu, PTPN I memiliki posisi sebagai bagian dari ekosistem BUMN Pangan. Aset perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah dapat menjadi basis pengembangan komoditas strategis sekaligus ruang untuk memperkuat kemitraan dengan pekebun rakyat.
beragam agenda yang telah dijalankan PTPN I bersama pemerintah mencakup pengembangan kawasan tebu untuk mendukung swasembada gula, pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol, penguatan komoditas rempah, dukungan terhadap stabilisasi harga tandan buah segar kelapa sawit, hingga pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi.
Agenda tersebut membawa cara pandang baru terhadap aset perkebunan. Lahan tidak lagi hanya dihitung dari luas arealnya, tetapi dari seberapa besar nilai ekonomi, sosial dan ekologis yang dapat dihasilkan.
Karena itu, optimalisasi aset produktif menjadi salah satu kunci. Setiap hektare lahan dituntut semakin produktif, investasi menghasilkan nilai tambah, inovasi mendorong produktivitas, dan transformasi bermuara pada penguatan ketahanan pangan, energi serta kesejahteraan masyarakat.
Perubahan itu membutuhkan cara baru dalam mengelola perkebunan. Digitalisasi, mekanisasi, pertanian presisi, pemanfaatan analisis data dan penguatan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan sektor pertanian yang berlangsung semakin cepat.
Namun, di balik teknologi dan peningkatan produksi, petani dan pekebun tetap menjadi bagian utama infrastruktur dan pengembangan. BUMN tidak hanya dituntut menjadi penggerak industri, tetapi juga hadir sebagai mitra melalui perluasan akses teknologi dan pembiayaan, penguatan kemitraan, stabilisasi pasar serta penciptaan ekosistem usaha yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Direktur Utama PTPN I (Persero) Abdul Rivai Ras menggarisbawahi kesiapan perusahaan menerjemahkan arah tersebut melalui optimalisasi aset, penguatan komoditas strategis dan percepatan hilirisasi.
Menurut Abdul Rivai, transformasi perkebunan harus mampu mengubah aset menjadi nilai dan lahan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas.
“PTPN I akan terus memperkuat peran sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, hilirisasi dan penguatan kemitraan dengan masyarakat menjadi bagian dari langkah kami untuk memberikan nilai tambah sekaligus mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” ujar Abdul Rivai di ruang kerjanya, Jumat (18/9/2026).
Dengan arah tersebut, perkebunan tidak lagi semata berbicara tentang tanaman yang tumbuh di atas lahan. Ia menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih panjang—dari kebun menuju industri, dari produksi menuju hilirisasi, dan dari aset negara menuju manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kedaulatan pangan memang berangkat dari sesuatu yang sederhana: menanam dan mengelola lahan dengan sungguh-sungguh. Namun, dari setiap lahan yang produktif, komoditas yang diolah, industri yang bergerak dan kemitraan yang tumbuh, tersusun fondasi yang lebih besar—ketahanan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi Indonesia.
