BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kabar peningkatan produksi kopi di Kabupaten Tanggamus tidak hanya tercermin dari bertambahnya hasil panen. Di tengah geliat sektor perkebunan, pemerintah bersama mitra mulai memperkuat jaring pengaman sosial bagi petani dan keluarganya.
Produktivitas kopi Tanggamus yang sebelumnya berada di kisaran 856 kilogram per hektare kini meningkat menjadi sekitar 1.027 kilogram per hektare. Kenaikan tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja sebagian komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao dan kelapa.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Tanggamus, Henri Patra, menyampaikan peningkatan produksi tersebut menjadi salah satu indikator positif perkembangan sektor perkebunan sekaligus kondisi ekonomi petani.
"Produksi perkebunan kita meningkat signifikan, baik produksi kopi, kakao maupun kelapa. Sehingga penghasilan petani dengan indikator NTP petani, khususnya subsektor perkebunan, mengalami kenaikan yang positif," kata Henri saat ditemui di kantornya, Senin (10/8/2026).
Menurut Henri, capaian tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan yang mencapai 137 persen. Angka itu jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 102,50 persen.
Kenaikan produktivitas kopi menjadi salah satu bagian penting dari capaian tersebut. Jika sebelumnya rata-rata produksi berada di kisaran 856 kilogram per hektare, kini produktivitasnya telah menembus sekitar 1.027 kilogram per hektare.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar 171 kilogram per hektare dibandingkan capaian sebelumnya.
Henri menyampaikan peningkatan produktivitas tersebut diharapkan tidak berhenti pada bertambahnya volume produksi. Dampak akhirnya harus dirasakan petani dalam bentuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
"Produktivitas kopi juga meningkat dari sekitar 856 kilogram per hektare menjadi 1.027 kilogram per hektare," ujarnya.
Di balik peningkatan produksi perkebunan, kehidupan petani tetap menghadapi berbagai risiko pekerjaan. Karena itu, penguatan perlindungan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal tersebut ditandai dengan penyerahan santunan kepada ahli waris petani kopi penerima manfaat melalui kolaborasi Disbunak Kabupaten Tanggamus, International Labour Organization (ILO), dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penyerahan santunan berlangsung di Aula Kecamatan Sumberejo pada Selasa lalu.
Kolaborasi tersebut menjadi upaya memberikan perlindungan kepada petani dan keluarganya ketika risiko yang berkaitan dengan pekerjaan terjadi. Bagi keluarga petani, jaminan sosial tidak hanya menyangkut perlindungan ketika masih bekerja, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi keluarga apabila pencari nafkah mengalami risiko fatal.
Kondisi ini menjadi penting mengingat sektor perkebunan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Tanggamus. Peningkatan produktivitas harus diikuti dengan perlindungan yang memadai agar pertumbuhan sektor perkebunan tidak hanya tercatat dalam angka produksi.
Tanggamus selama ini memiliki basis perkebunan yang kuat, dengan kopi menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat. Peningkatan produktivitas dari 856 kilogram menjadi 1.027 kilogram per hektare menjadi sinyal bahwa pengembangan perkebunan masih memiliki ruang untuk terus didorong.
Namun, tantangan petani tidak berhenti pada persoalan produktivitas. Harga komoditas, biaya produksi, perubahan iklim, hingga risiko kecelakaan dan kematian dalam bekerja dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi keluarga petani.
Karena itu, peningkatan produksi dan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan.
Bagi pemerintah daerah, kenaikan NTP subsektor perkebunan hingga 137 persen menjadi modal positif. Sementara bagi petani, angka tersebut akan lebih bermakna apabila peningkatan produktivitas benar-benar berujung pada pendapatan yang lebih baik sekaligus memberikan rasa aman bagi keluarga.
Dengan produktivitas kopi yang telah menembus satu ton per hektare dan perlindungan sosial yang mulai diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga, sektor perkebunan Tanggamus kini tidak hanya dituntut menghasilkan lebih banyak, tetapi juga memastikan petaninya semakin terlindungi. (*)
