BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Tanggamus memastikan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) tidak boleh berhenti hanya karena menghadapi persoalan di lapangan. Tantangan justru harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan agar semakin dekat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto saat mewakili Bupati Tanggamus menerima audiensi Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Rabu (23/9/2026).
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tanggamus dan turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi terkait monitoring, pembinaan dan pemantauan implementasi ILP di Kabupaten Tanggamus.
Agus menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan serta pemaparan Tim Kemenkes RI. Ia menilai monitoring dan pembinaan tersebut menjadi tambahan pengetahuan sekaligus bekal bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan perangkat terkait.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah kabupaten, tetapi juga sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,” ujar Agus.
Integrasi Layanan Primer merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan primer agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
Pendekatan ini menekankan penguatan promotif dan preventif, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat sudah sakit.
Melalui ILP, upaya pencegahan, deteksi dini dan pemantauan kesehatan diperkuat berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu dan anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Pelayanan tersebut melibatkan jaringan pelayanan kesehatan primer, termasuk Puskesmas, Pustu, Posyandu, pemerintah desa/pekon dan kader.
Salah satu bagian penting dalam penguatan ILP adalah transformasi Posyandu. Menurut Agus, Posyandu memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaannya harus terus diperkuat untuk mendukung pelayanan kesehatan primer.
Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan tertentu, tetapi diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih luas sesuai kebutuhan dan konsep ILP.
Karena itu, Agus meminta Dinas Kesehatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan perencanaan dan koordinasi secara matang.
Ia tidak ingin persoalan koordinasi maupun kendala pelaksanaan justru membuat program berjalan tersendat.
“Berdasarkan pesan Bapak Bupati, segala tantangan harus kita atasi. Jangan sampai kita berhenti karena masalah. Justru setiap tantangan harus menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Agus menekankan bahwa ukuran keberhasilan program kesehatan bukan sekadar banyaknya agenda atau rapat yang dilakukan pemerintah.
Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, dekat, terintegrasi dan berkesinambungan.
Karena itu, implementasi ILP harus dikawal sampai tingkat kecamatan dan pekon.
Koordinasi Dinas Kesehatan dengan Dinas PMD, pemerintah kecamatan dan pemerintah pekon menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kesehatan primer dapat menjangkau masyarakat.
“Semoga hasil monitoring dan pembinaan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut bersama, sehingga implementasi program kesehatan di Kabupaten Tanggamus semakin optimal,” pungkas Agus.
Pemkab Tanggamus memiliki harapan sinergi dengan Kemenkes RI terus diperkuat, termasuk bersama Dinas Kesehatan, Dinas PMD, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon dan seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat.
Dengan demikian, ILP tidak berhenti sebagai konsep maupun administrasi, tetapi benar-benar hadir dalam pelayanan yang dirasakan masyarakat Tanggamus.
