BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Krakatau tidak hanya menjadi persoalan kebencanaan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap sistem ekonomi regional Jawa–Sumatera apabila mengganggu konektivitas di Selat Sunda.
Pengamat yang juga Peneliti Ekonomi Regional pada Center for Urban and Regional Study (CURS), Erwin Octavianto menjelaskan, Selat Sunda merupakan koridor strategis yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, jaringan logistik, perdagangan, pariwisata hingga permukiman di Banten dan Lampung.
Menurutnya, gangguan terhadap jalur transportasi di Selat Sunda dapat menimbulkan efek berantai terhadap rantai pasok dan meningkatkan biaya ekonomi antarwilayah.
"Apabila aktivitas penerbangan, pelayaran atau penyeberangan mengalami pembatasan, dampaknya tidak berhenti pada tertundanya perjalanan. Waktu tempuh barang meningkat, biaya transportasi bertambah, distribusi bahan baku dan kebutuhan pokok juga dapat terganggu," kata Erwin, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, struktur perekonomian Lampung dan Banten memiliki keterkaitan kuat dengan pergerakan barang dan manusia melalui Selat Sunda.
Lampung menjadi salah satu pintu utama berbagai komoditas dari Sumatera menuju Pulau Jawa, sementara Banten merupakan kawasan industri dan logistik yang memiliki hubungan ekonomi langsung dengan Sumatera.
"Karena itu, gangguan pada Selat Sunda pada dasarnya dapat menghasilkan multiplier effect negatif. Gangguan transportasi dapat meningkatkan biaya distribusi, kemudian memengaruhi harga barang, aktivitas industri, perdagangan, pariwisata hingga pendapatan masyarakat," jelasnya.
Erwin menambahkan keterangan, kerugian ekonomi tidak selalu muncul akibat kerusakan infrastruktur. Kerugian besar justru dapat berasal dari hilangnya waktu dan produktivitas ekonomi.
Ia mencontohkan, ketika sebuah truk tertahan selama enam jam, kerugian bukan hanya berupa tambahan bahan bakar. Ada biaya pengemudi dan kendaraan, keterlambatan bongkar muat, perubahan jadwal kapal, tambahan biaya pergudangan, keterlambatan bahan baku masuk ke pabrik hingga hilangnya kesempatan kendaraan melakukan perjalanan berikutnya.
"Demikian juga ketika perjalanan masyarakat tertunda. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, melakukan aktivitas usaha atau aktivitas produktif lainnya berubah menjadi economic time loss," ujarnya.
Berdasarkan simulasi awal CURS, dengan mempertimbangkan besarnya arus kendaraan pada koridor Merak–Bakauheni, apabila terjadi gangguan yang menyebabkan rata-rata keterlambatan sekitar enam jam, biaya langsung berupa kehilangan waktu, biaya operasi kendaraan dan produktivitas angkutan secara indikatif dapat berada pada kisaran Rp6–12 miliar dalam satu hari.
Setelah memperhitungkan biaya penjadwalan ulang, penumpukan barang, tambahan persediaan, keterlambatan distribusi dan aktivitas logistik lainnya, beban ekonomi langsung kawasan secara konservatif dapat berkembang menjadi sekitar Rp10–20 miliar per hari.
"Angka tersebut belum memasukkan kerugian ekonomi lanjutan," katanya.
Menurut Erwin, apabila gangguan berlangsung hingga satu hari penuh, economic exposure secara sederhana dapat meningkat ke kisaran Rp40–80 miliar per hari, tergantung tingkat pembatasan terhadap penyeberangan, pelayaran, penerbangan dan jaringan jalan.
Namun, ia menggarisbawahi angka tersebut bukan merupakan estimasi resmi kerugian bencana, melainkan ilustrasi mengenai besarnya opportunity cost apabila konektivitas Selat Sunda terganggu.
"Yang lebih perlu diperhatikan justru adalah second-round effect. Apabila bahan baku terlambat sampai ke industri, maka kerugiannya tidak lagi berada di pelabuhan atau jalan. Kerugian berpindah ke dalam pabrik dalam bentuk berkurangnya jam produksi," ungkapnya.
Selanjutnya, ketika produk terlambat dikirim ke pasar, dampak ekonomi dapat berpindah ke sektor perdagangan. Sementara ketika pasokan berkurang dan permintaan tetap, tekanan terhadap harga berpotensi muncul.
Erwin menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun resiliensi ekonomi regional. Pemerintah perlu memastikan tersedianya jaringan alternatif apabila salah satu koridor transportasi terganggu akibat bencana.
"Prinsip efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Infrastruktur yang sangat efisien pada kondisi normal tetapi hanya bergantung kepada satu koridor utama dapat menjadi sangat rentan ketika menghadapi bencana," ujarnya.
Karena itu, menurutnya, redundansi jaringan, jalur alternatif dan kapasitas cadangan harus dipandang sebagai bagian dari investasi ekonomi wilayah.
Pemerintah juga diminta memberikan perhatian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Banten dan Lampung yang meliputi perikanan, pariwisata, perdagangan, transportasi serta UMKM.
"Mitigasi karenanya tidak hanya diarahkan untuk menjaga keselamatan, tetapi juga menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak berhenti terlalu lama," katanya.
Di sisi lain, berdasarkan laporan aktivitas Gunungapi (Magma-VAR) periode pengamatan Senin, 7 September 2026 pukul 00.00–06.00 WIB, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III (Siaga).
Dalam laporan tersebut, cuaca di sekitar gunung api dilaporkan berawan dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat laut. Suhu udara berada pada 25,7–26,4 derajat Celsius dengan kelembapan 79–82 persen.
Secara visual, gunung tertutup kabut level 0–III dan asap kawah tidak teramati. Sementara itu, CCTV visual di lapangan dalam kondisi tidak aktif.
Dari sisi kegempaan, tercatat empat kali gempa hembusan, 17 kali tremor harmonik, 34 kali gempa low frequency, serta 44 kali gempa hybrid/fase banyak. Tremor menerus atau microtremor juga terekam dengan amplitudo 5–15 mm dan dominan 10 mm.
Ombak laut di sekitar Gunung Anak Krakatau dilaporkan tenang.
Masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki direkomendasikan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
Erwin menilai aktivitas Anak Krakatau kembali mengingatkan bahwa bencana alam dapat berubah menjadi gangguan ekonomi ketika sistem wilayah tidak memiliki ketahanan yang cukup.
"Risiko bencana harus semakin kuat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang, pembangunan daerah infrastruktur, pengembangan kawasan industri serta strategi ekonomi regional," terangnya.
Ia menggarisbawahi, menjaga Selat Sunda berarti menjaga lebih dari sekadar konektivitas transportasi karena kawasan tersebut merupakan koridor ekonomi yang menghubungkan dua pulau dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia.
"Ketahanan Selat Sunda harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga rantai pasok, stabilitas biaya logistik, aktivitas produksi, perdagangan serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa–Sumatera," pungkasnya.
