BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Lampung. Luas wilayahnya hanya sekitar 68,74 kilometer persegi dengan jumlah penduduk berkisar 180 ribu jiwa. Kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.

Namun di balik ukurannya, dinamika politik dan pemerintahan di Kota Metro justru menjadi salah satu yang paling panas di Lampung dalam dua tahun terakhir.

Sejak pasangan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Rafieq Adi Pradana dilantik pada 20 Februari 2025, suhu politik di kota berjuluk “Kota Pendidikan” itu terus meningkat.

Pasangan kepala daerah tersebut diketahui diusung oleh koalisi sebagian partai politik pada Pilkada 2024, dengan dukungan utama dari Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PSI, serta sebagian partai koalisi lainnya.

Namun pasca pelantikan, berbagai persoalan mulai bermunculan dan terus menjadi sorotan publik.

Mulai dari:

• polemik honorer,
• pinjaman daerah ke Bank Lampung,
• dugaan dominasi pokir DPRD,
• isu mafia proyek,
• dugaan pengondisian tender,
• hingga isu disharmoni hubungan wali kota dan wakil wali kota.

Bahkan sebagian persoalan kini telah masuk dalam perhatian aparat penegak hukum.

Polemik Pinjaman Rp20 Miliar ke Bank Lampung

Salah satu isu terbesar yang memicu ketegangan politik adalah kebijakan Pemkot Metro melakukan pinjaman daerah sekitar Rp20 miliar ke Bank Lampung.

Kebijakan tersebut memicu pro dan kontra karena dianggap kurang transparan dan dikhawatirkan membebani APBD Kota Metro di masa mendatang.

DPRD Metro bahkan beberapa kali memanggil wali kota untuk meminta penjelasan terkait:

• dasar pengajuan pinjaman,
• penggunaan anggaran,
• hingga dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.

Namun dalam beberapa kesempatan, wali kota disebut tidak hadir dalam undangan DPRD. Situasi itu memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif.

Di internal DPRD bahkan mulai muncul wacana penggunaan hak interpelasi.

Dugaan Dominasi Pokir DPRD dan “Paket Titipan”

Polemik lain yang ramai dibicarakan publik adalah dugaan dominasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam proyek APBD Kota Metro.

Kasus ini mencuat setelah beredar video viral yang memuat:

• daftar proyek,
• nama anggota DPRD,
• hingga dugaan paket titipan proyek.

Narasi yang berkembang di publik menyebut:

“Musrenbang kalah oleh pokir.”

Bahkan muncul dugaan sekitar 50 persen proyek pengadaan barang dan jasa APBD 2025 dipengaruhi pokir DPRD.

Isu tersebut berkembang menjadi dugaan:

• pengondisian proyek,
• kompromi OPD,
• hingga praktik mafia proyek.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Metro sendiri mengingatkan anggota dewan agar tidak terlibat dalam proyek pemerintah.

Isu Mafia Proyek dan Pengondisian Tender

Aktivis, media, dan sebagian kelompok masyarakat sipil mulai menyoroti dugaan:

• fee proyek,
• pengaturan pemenang tender,
• dan dominasi kelompok tertentu dalam paket pekerjaan APBD.
• Beberapa proyek disebut berulang jatuh pada perusahaan tertentu.

Publik mulai mempertanyakan:

apakah ada intervensi politik dalam proyek pemerintah,

dan apakah proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Isu tersebut kini mulai menjadi perhatian aparat pengawas dan berpotensi berkembang menjadi pemeriksaan hukum.

Hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Disebut Kurang Harmonis

Selain persoalan proyek dan anggaran, isu hubungan wali kota dan wakil wali kota juga mulai ramai dibicarakan di lingkungan birokrasi dan politik lokal.

Meski belum pernah muncul secara terbuka, berkembang isu:

• pembagian peran yang tidak sinkron,
• komunikasi politik yang kurang maksimal,
• hingga munculnya istilah “dua matahari” di birokrasi.

Situasi itu disebut membuat birokrasi mulai terbelah dan pengambilan keputusan dinilai kurang solid.

DPRD Bongkar 21 Persoalan Serius Pemkot Metro

Dalam sidang rekomendasi LKPJ, DPRD Metro secara terbuka membongkar 21 persoalan serius yang membelit pemerintahan Kota Metro.

Sorotan DPRD meliputi:

• jalan rusak,
• banjir,
• kebocoran PAD,
• pelayanan RSUD,
• guru honorer,
• jabatan kosong,
• persoalan sampah,
• hingga dugaan pelanggaran merit system.

DPRD bahkan mengingatkan adanya potensi:

• korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Polemik Honorer dan Dugaan Honorer Fiktif

Persoalan honorer menjadi salah satu polemik terbesar di Metro.

Kasus ini berkembang menjadi:

• demonstrasi besar,
• laporan polisi,
• hingga penyelidikan Polda Lampung.

Sedikitnya sekitar 387 honorer disebut bermasalah dan diduga melibatkan sekitar 16 oknum pejabat dan DPRD.

Dugaan yang muncul antara lain:

• manipulasi data honorer,
• pengangkatan honorer baru,
• penerbitan SK perpanjangan,
• hingga dugaan permainan anggaran gaji.

Di sisi lain, ratusan honorer non-database beberapa kali menggelar demonstrasi menuntut:

• tidak dirumahkan,
• diangkat PPPK paruh waktu,
• serta meminta kejelasan status kerja.

Sekitar 540 honorer disebut terdampak dalam polemik tersebut.

Kontroversi semakin besar setelah wali kota dilaporkan ke polisi atas dugaan janji yang tidak ditepati terkait nasib honorer.

Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Metro juga diguncang kasus dugaan korupsi proyek Jalan Dr. Soetomo yang menyeret:

• mantan Kadis PUTR,
• pejabat teknis,
• dan rekanan proyek.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan:

• mark up,
• manipulasi pekerjaan,
• serta kerugian negara miliaran rupiah.

Perkara ini semakin memperkuat sorotan terhadap tata kelola proyek di Kota Metro.

Kota Kecil dengan Tekanan Politik Tinggi

Dalam beberapa bulan terakhir, Kota Metro terus diwarnai:

• demonstrasi mahasiswa,
• aksi LSM,
• tekanan aktivis,
• hingga sorotan media sosial.

Tema yang diangkat mulai dari:

• transparansi APBD,
• dugaan mafia proyek,
• polemik honorer,
• hingga konflik politik internal pemerintahan. (*)