BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Aroma manuver politik di balik mulusnya sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 mulai terkuak. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro, Sudarsono, secara terbuka meluapkan kemarahannya dan membongkar dugaan adanya pertemuan tertutup antara beberapa ketua partai politik dengan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menjelang rapat paripurna DPRD.
Ledakan emosi itu terjadi saat konferensi pers di OR Gedung DPRD Kota Metro, Rabu (6/5/2026). Dalam suasana tegang, Sudarsono bahkan sempat menggebrak meja di hadapan awak media. Ia mengaku merasa dipermalukan dan sengaja disingkirkan dari komunikasi politik yang diduga dilakukan secara tertutup oleh elite partai dan pemerintah kota.
“Gini ya, ini sebetulnya kecil urusan. Tapi buat saya tersinggung. Saya satu-satunya ketua partai yang tidak diundang di rumah wali kota. Partai semua diundang oleh wali kota, kami tidak diundang, saya tersinggung,” kata Sudarsono dengan nada tinggi.
Pernyataan itu sontak mengejutkan publik. Sebab, selama ini isu mengenai lobi-lobi politik menjelang sidang LKPJ hanya beredar dari mulut ke mulut di lingkungan internal DPRD dan elite partai. Namun kini, dugaan tersebut mulai disampaikan secara terbuka oleh pimpinan partai politik.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk undangan dan agenda pertemuan tersebut, Sudarsono mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun ia memastikan memperoleh informasi bahwa seluruh ketua partai di Kota Metro sempat berkumpul bersama wali kota menjelang rapat paripurna yang sebelumnya digadang-gadang bakal diwarnai pengajuan hak interpelasi DPRD.
“Tidak tahu saya. Saya dapat informasi semua ketua partai diundang oleh wali kota. Undangan itu kan ada formal, ada nonformal, ada per telepon, per kabar. Ini semua kumpul bersama wali kota menjelang besoknya isu mau diadakan interpelasi lalu kumpul di sana, kecuali Gerindra,” ujarnya.
Ucapan Ketua Gerindra itu langsung memantik spekulasi liar. Pasalnya, beberapa hari sebelum sidang paripurna berlangsung, isu penggunaan hak interpelasi DPRD terhadap Pemerintah Kota Metro memang sempat mencuat kuat di lingkungan legislatif.
beberapa anggota DPRD dikabarkan kecewa terhadap kondisi fiskal daerah, persoalan tata kelola pemerintahan, hingga beberapa kebijakan strategis Pemkot Metro yang dinilai tidak berjalan maksimal. Bahkan, wacana interpelasi disebut sempat mengerucut dan berpotensi menjadi tekanan politik serius terhadap pemerintahan Bambang Iman Santoso.
Namun situasi berubah drastis hanya dalam hitungan jam sebelum paripurna digelar. Berdasarkan informasi yang berkembang, pada malam 29 April 2026 diduga berlangsung pertemuan penting di Pawon Mas Resto, Jalan AH Nasution, Metro Timur. Pertemuan itu disebut dihadiri beberapa ketua partai politik bersama Wali Kota Metro.
Isu yang beredar menyebut, pertemuan tersebut dihadiri pimpinan partai NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PKS hingga Demokrat. Namun satu partai yang disebut tidak dilibatkan adalah Gerindra.
Tak berhenti di Pawon Mas, pembicaraan politik itu dikabarkan berlanjut ke kediaman pribadi Wali Kota Metro di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Margorejo, Metro Selatan. Bahkan, komunikasi politik disebut masih berlangsung hingga dini hari di rumah salah satu anggota DPRD di Metro.
Meski belum ada klarifikasi resmi terkait isi pembahasan dalam rangkaian pertemuan tersebut, isu yang berkembang menyebut adanya upaya konsolidasi politik untuk mengamankan jalannya sidang LKPJ dan meredam penggunaan hak interpelasi DPRD.
Hasilnya pun dianggap terlihat jelas. Pada 30 April 2026, sidang paripurna LKPJ Wali Kota Metro berlangsung relatif mulus tanpa interupsi berarti. Hak interpelasi yang sebelumnya ramai dibicarakan mendadak hilang dari agenda politik DPRD. Bagi Sudarsono, situasi itu bukan sekadar kebetulan politik biasa.
“Oke, kami dianggap abal-abal. Tapi catat, Gerindra ini kuat loh di pusat dan provinsi. Aku dianggap anak kecil, diolok-olok, dibully-bully tidak masalah saya,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa hubungan politik antara Gerindra dan beberapa kekuatan politik di Kota Metro mulai memanas. Terlebih Gerindra selama ini dikenal sebagai salah satu partai yang cukup vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah.
Dalam nada emosional, Sudarsono bahkan mengungkapkan akan mengembalikan seluruh fasilitas yang diperolehnya sebagai anggota DPRD kepada negara. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk protes keras atas dinamika politik yang dianggap tidak sehat.
“Maka Bismillahirrahmanirrahim, semua fasilitas yang saya dapat dari DPRD semuanya saya kembalikan kepada negara,” ucapnya.
Ia menggarisbawahi, persoalan utamanya bukan semata soal undangan atau posisi politik. Namun menurutnya, ada etika komunikasi politik yang telah diabaikan.
“Saya tidak mengemis, tapi kenapa toh kami tidak diundang,” tandasnya.
Situasi ini sekaligus membuka tabir baru mengenai bagaimana proses-proses politik di Kota Metro berlangsung di balik layar. Publik kini mulai mempertanyakan apakah mulusnya sidang LKPJ benar-benar murni karena soliditas pemerintahan, atau justru hasil dari kompromi politik tertutup yang dilakukan sebelum rapat paripurna berlangsung.
Di tengah kondisi fiskal Kota Metro yang belakangan disebut DPRD sedang tidak baik-baik saja, munculnya dugaan lobi politik tertutup jelang pembahasan kebijakan strategis dipastikan akan menjadi sorotan publik luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Metro maupun ketua partai lain yang disebut menghadiri pertemuan tersebut. Namun pernyataan Ketua Gerindra telah menjadi pintu pembuka bahwa dinamika politik Kota Metro saat ini sedang bergerak dalam tensi tinggi dan penuh pertarungan kepentingan di belakang panggung kekuasaan. (*)
Artikel ini merupakan hasil kurasi otomatis dari Kupas Tuntas.
