BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung merilis 14 nama yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Belasan orang tersebut tersangkut berbagai perkara pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga korupsi.
Dari total 14 DPO tersebut, sebanyak 10 orang terdeteksi berada di wilayah Bandar Lampung, sedangkan empat lainnya berada di luar daerah.
Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung, Mohammad Iqbal Firdaozi, menyebutkan sebagian besar DPO tersebut merupakan terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Saat ini, pihaknya tinggal melaksanakan eksekusi terhadap para buronan tersebut.
"Kami tinggal eksekusi DPO. Ada yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), ada yang sedang berjalan (perkaranya). Kebanyakan sudah inkrah. Kami mengedepankan kesadarannya. Kalau begini, kami akan jemput paksa. Kami mengharapkan mereka menyerahkan diri," kata Iqbal saat ditemui wartawan di Kejari Bandar Lampung, Selasa, 10 November 2026.
Iqbal menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan para DPO.
Di antaranya dengan melayangkan panggilan secara patut yang telah diterima melalui keluarga maupun penasihat hukum masing-masing.
Selain itu, tim juga melakukan pemantauan terhadap keberadaan para buronan.
Bahkan, Kejari Bandar Lampung telah mengantongi beberapa titik lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian mereka.
"Kami sudah mendapatkan titik-titiknya. Kami juga melakukan pencekalan sebagai salah satu langkah untuk menangkap DPO," ujarnya.
Menurut Iqbal, proses pencarian dan pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan mudah.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah penolakan dari pihak keluarga.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, petugas menghadapi tindakan yang mengancam keselamatan saat hendak melaksanakan putusan pengadilan.
Karena itu, dia meminta keluarga maupun masyarakat tidak menghalangi upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
"Kami mohon pengertian keluarga dan masyarakat. Ada yang sudah menjadi DPO selama tiga sampai empat tahun," ungkapnya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa terdapat konsekuensi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi proses penegakan hukum terhadap buronan.
Adapun 14 nama yang masuk dalam daftar pencarian Kejari Bandar Lampung terdiri dari beberapa perkara pidana.
Andreas Yudha Prasetya masuk DPO dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Horisworo dicari dalam perkara penipuan.
Valdo Rivera masuk DPO dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Tahun 2023–2024.
Sementara itu, Reynaldo Prasetyo Gultom masuk DPO dalam perkara ITE.
Selanjutnya, Sarah Kumaina, Fahmi Mulya Sanjaya, Zhodi Saputra, Yopy Febriantoro, Niken Oktaviana, Ferdi Miftahul Ulum, dan Soleha Indrawati juga masuk DPO dalam perkara tindak pidana ITE.
Kemudian, Sugeng Pramono dicari dalam perkara pemalsuan atau pemberian keterangan menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia.
Andre Herlian masuk DPO dalam perkara penipuan.
Adapun Mutiah Balyana dicari dalam perkara tindak pidana perzinaan.
Kejari Bandar Lampung mengharapkan seluruh DPO segera bersikap kooperatif dan menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum maupun pelaksanaan putusan pengadilan. (*)
