BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
58 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Penambahan aparatur baru ini diharapkan tidak sekadar menambah jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, di gedung Semergow, Selasa (10/11/2026).
Yusnadi menjelaskan, kehadiran aparatur baru harus diikuti dengan peningkatan kinerja, kedisiplinan, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, menjadi PNS bukan hanya tentang memperoleh status sebagai aparatur negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan penambahan formasi CPNS dan PPPK ini, kami memiliki harapan kinerja, daya inovasi, integritas, serta standar pelayanan publik Pemkot Bandar Lampung semakin meningkat," ujar Yusnadi.
Ia mengapresiasi para penerima SK yang dinilai memiliki kompetensi dan latar belakang keilmuan sesuai bidang masing-masing. Kemampuan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Yusnadi juga meminta para PNS yang baru menerima SK agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan menunjukkan profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga nama baik Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui sikap disiplin, loyalitas, dan dedikasi.
Menurutnya, setiap aparatur harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, sehingga keberadaan mereka benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan teman-teman CPNS yang baru ini bisa langsung tancap gas dan membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)," tuturnya.
Pemkot Bandar Lampung memiliki harapan kehadiran 58 lulusan IPDN tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan sumber daya manusia dalam birokrasi, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih profesional dan berkualitas.
