BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Orang nomor satu di Lampung, Jihan Nurlela, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPD FPPI) Provinsi Lampung Periode 2026 - 2031 di Balai Keratun, Komplek Kantor Orang nomor satu di Lampung, Rabu (29/7/2026).
dalam pidatonya, Jihan menyampaikan, aktifnya kembali FPPI di Provinsi Lampung menjadi energi baru dalam memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, mulai dari disrupsi teknologi hingga persoalan sosial yang masih dihadapi perempuan.
"Semangat yang terhimpun dalam pelantikan FPPI hari ini diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan tersebut," kata Jihan.
Menurutnya, keberhasilan infrastruktur dan pengembangan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan, keterlibatan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program infrastruktur dan pengembangan.
Karena itu, Jihan mengajak FPPI menjadi mitra aktif Pemprov Lampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi.
"Tanpa kolaborasi dan sinergi, pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan gandengan tangan dari FPPI bersama Pemprov Lampung untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada," ujarnya.
Meski Indeks infrastruktur dan pengembangan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung menunjukkan tren membaik, Jihan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung agar seluruh program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan selaras dengan arah infrastruktur dan pengembangan daerah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga memperkenalkan Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), sebuah program yang secara khusus menyasar perempuan kepala keluarga di Lampung.
Ia menjelaskan, berdasarkan data pemerintah, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di kabupaten/kota di Lampung berkisar antara 5 hingga 11 persen.
Kelompok ini dinilai membutuhkan perhatian khusus agar mampu membangun kemandirian ekonomi sekaligus menjaga ketahanan keluarga.
"Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), agar perempuan kepala keluarga memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP FPPI, Marlinda Irwanti Purnomo, memastikan organisasi perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
"Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Lampung harus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan," katanya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perempuan untuk membangun sinergi, saling mendukung, berbagi pengalaman, serta menghindari persaingan yang justru menghambat upaya pemberdayaan.
Selain itu, Marlinda mendorong perempuan terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, pelatihan, dan organisasi. Menurutnya, perempuan merupakan pendidik utama dalam keluarga sehingga kualitas perempuan akan sangat menentukan kualitas generasi mendatang.
"Organisasi harus menjadi ruang belajar, membangun kapasitas diri, memperkuat komunikasi, kepemimpinan, serta personal branding agar perempuan semakin percaya diri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga maupun masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPD FPPI Provinsi Lampung, Adrina Yustitia, menuturkan pelantikan pengurus periode 2026–2031 menjadi titik awal organisasi untuk menjalankan program kerja secara nyata.
Ia memastikan FPPI berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender, meningkatkan harkat dan martabat perempuan, serta melawan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Menurutnya, DPD FPPI siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopimda, instansi vertikal, legislatif, dunia perbankan, organisasi perempuan, hingga berbagai mitra strategis lainnya dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan di Lampung.
"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk merapatkan barisan, menjalankan program kerja nyata, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan di Lampung," pungkasnya.
Di tengah upaya memperkuat pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung masih cukup besar.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dan mencapai angka tertinggi pada 2025.
Pada 2021 tercatat sebanyak 753 korban, kemudian turun menjadi 664 korban pada 2022 yang menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir. Namun jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 872 korban pada 2023, 877 korban pada 2024, dan melonjak menjadi 1.025 korban pada 2025.
Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah korban pada 2025 bertambah 148 kasus atau meningkat sekitar 16,9 persen, menjadikannya angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan sebaran kabupaten/kota sepanjang 2025, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 271 korban.
Disusul Lampung Selatan sebanyak 105 korban, Kota Metro 82 korban, Lampung Tengah 78 korban, Lampung Timur 75 korban, Tulang Bawang Barat 68 korban, Lampung Utara 62 korban, Tulang Bawang 43 korban, Pesawaran 42 korban, Pringsewu 37 korban, Way Kanan 36 korban, Tanggamus 35 korban, Mesuji 34 korban, Pesisir Barat 31 korban, serta Lampung Barat 26 korban. (*)
