Thursday, 27 August 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Karhutla Taman Nasional Way Kambas Seluas 750 Hektare, Jihan: Perusahaan Ikut Tanggung Jawab Mitigasi di Perkebunan

27 August 2026 09:00 WIB
Oleh: Ahmad Fauzi
Dibaca: 3 kali
Bagikan:
Karhutla Taman Nasional Way Kambas Seluas 750 Hektare, Jihan: Perusahaan Ikut Tanggung Jawab Mitigasi di Perkebunan
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

(TNWK) menyebut total luasan kawasan Taman Nasional Way Kambas yang terbakar dalam beberapa hari terakhir telah mencapai lebih dari 750 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kembali terpantau pada Rabu (26/8/2026) pagi. Satu titik panas (hotspot) baru terdeteksi di Resort Rantau Jaya, kawasan perbatasan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah.

Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), MHD Zaidi, menjelaskan titik panas tersebut baru diterima pihaknya pada Rabu (26/8/2026) pagi. Tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk memastikan titik api sekaligus mengambil koordinat sebagai dasar pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara.

"Pagi ini kita menemukan satu hotspot di Resort Rantau Jaya, di perbatasan Lampung Timur dengan Lampung Tengah. Tim sudah mengecek lokasi untuk pengambilan koordinat dan setelah itu akan kita lakukan operasi water bombing hari ini," kata Zaidi saat ditemui di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Zaidi menjelaskan, berdasarkan penanganan kebakaran dalam beberapa hari terakhir, total luasan kawasan yang terbakar telah mencapai 700 hingga 750-an hektare.

Kebakaran pertama terjadi pada 21 dan 22 Agustus 2026 di Desa Braja Harjosari. Kebakaran tersebut menghanguskan kawasan seluas sekitar 673,54 hektare. Api berhasil dipadamkan pada 22 Agustus setelah tim gabungan yang berjumlah sekitar 250 personel melakukan penanganan di lapangan.

"Personel tersebut terdiri dari Balai TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Mitra Polhut, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan taman nasional," jelasnya.

Selanjutnya, pada 23 Agustus 2026, kebakaran kembali terjadi di kawasan Desa Braja Luhur. Tim gabungan kembali melakukan pemadaman dengan melibatkan sekitar 250 personel dari berbagai unsur.

Untuk kebakaran pada 22 dan 23 Agustus tersebut, luasan kawasan yang terbakar mencapai sekitar 123 hektare. Sebanyak 17 kali water bombing telah dilakukan pada Selasa (25/8/2026), dan operasi tersebut akan dilanjutkan untuk proses pendinginan.

Zaidi menjelaskan, water bombing juga akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi potensi kebakaran di beberapa kawasan lain yang dinilai rawan.

Lalu pada 24 Agustus 2026, kebakaran juga terjadi di kawasan Resort Rantau Jaya yang berada di wilayah perbatasan Lampung Timur dan Lampung Tengah.

Menurutnya, vegetasi yang terbakar dalam beberapa kejadian tersebut mayoritas berupa alang-alang dan semak belukar. Hingga kini, pihaknya memastikan kebakaran belum merambat ke kawasan hutan primer maupun hutan sekunder.

"Vegetasi kawasan yang terbakar pada umumnya alang-alang. Alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar. Jadi masih semak dan alang-alang," ujarnya.

Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terdampak sekitar 6,2 hektare.

Zaidi menjelaskan, kawasan TNWK saat ini berada dalam kondisi sangat kering. beberapa lokasi yang biasanya menjadi sumber air, termasuk kawasan rawa, telah mengering sehingga tim hanya mengandalkan sumber air dari sungai.

Selain itu, akses menuju lokasi kebakaran juga menjadi persoalan. beberapa titik yang terbakar tidak dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda empat, termasuk kendaraan operasional yang biasanya digunakan petugas.

"Kondisi alang-alang yang mudah terbakar juga menyebabkan api bergerak dengan cepat. Bahkan, permukaan tanah yang diinjak petugas masih dalam kondisi panas," imbuhnya.

Zaidi mengungkapkan, keterbatasan peralatan pemadaman juga menjadi kendala. Pada hari pertama penanganan, tim hanya memiliki satu unit alkon yang dapat digunakan secara optimal.

"Selain jumlah pompa, ketersediaan selang juga terbatas. Peralatan dan selang yang dimiliki TNWK sebenarnya cukup banyak, namun dalam tiga hingga empat tahun terakhir belum mendapatkan peremajaan maupun pengadaan baru," jelasnya.

TNWK juga melakukan pemetaan terhadap beberapa kawasan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi perhatian, antara lain Susukan Baru, Rantau Jaya, dan Toto Projo.

"Kemarin yang terbakar ternyata lokasi yang tidak kita prediksi. Hampir dua tahun lokasi kebakaran terakhir dan seminggu terakhir ini tidak pernah terbakar. Jadi memang kemarin tidak kita kategorikan daerah rawan," katanya.

Zaidi menekankan, TNWK tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan lainnya. Batas kawasan taman nasional justru bersinggungan langsung dengan wilayah desa.

"Way Kambas tidak ada sejengkal pun kawasan yang berbatasan dengan hutan lainnya. Kita langsung berbatasan dengan desa," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Orang nomor satu di Lampung, Jihan Nurlela, meminta seluruh pihak memperkuat sistem mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, hingga akses terhadap sumber air.

Hal tersebut disampaikan Jihan saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang berlangsung di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri beberapa unsur terkait, mulai dari BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, Balai terkait, pemerintah daerah, hingga unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Jihan menjelaskan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas kesiapan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan seluruh sistem pencegahan dan mitigasi telah berjalan dengan baik.

"Yang ditekankan hari ini optimalisasi sumber daya, baik itu personel, peralatan, dan juga seperti akses air dan lain sebagainya untuk mendukung mitigasi pemadaman kebakaran," kata Jihan.

Menurutnya, Lampung saat ini telah memiliki sistem respons pemadaman yang cukup baik ketika titik api muncul. Namun, sistem pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.

"Kita mempunyai respons fire suppression lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul, kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat. Tetapi bagaimana penanggulangan atau penanganan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama," ujarnya.

Jihan menyebut kondisi musim kemarau yang cukup panjang, khususnya pada periode Agustus hingga Oktober, membuat kewaspadaan terhadap potensi karhutla harus ditingkatkan.

"Rapat hari ini bukan membahas persoalan kita siap untuk memadamkan atau tidak, tetapi memastikan seluruh instrumen, seluruh sumber daya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan sistem apa yang kita bangun itu sudah ada atau belum," jelasnya.

Menurut Jihan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya pemetaan kapasitas penanganan karhutla di Lampung.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki peta risiko wilayah rawan kebakaran. Namun, peta tersebut perlu dilengkapi dengan peta kapasitas, termasuk posisi personel dan peralatan yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.

"Kita sudah punya peta risiko, tapi belum sepenuhnya punya peta kapasitas. Saya minta nanti BPBD bersama yang lainnya membentuk suatu overlay zona rawan dengan posisi personel," katanya.

Pemetaan personel, lanjut Jihan, tidak boleh hanya mencakup unsur internal satuan tugas. Personel dari unsur eksternal juga perlu dihimpun agar dapat dikerahkan secara cepat ketika terjadi kebakaran.

Jihan mencontohkan kondisi saat penanganan karhutla di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Saat itu, tim di lapangan masih harus mencari informasi mengenai ketersediaan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi maupun pemerintah daerah.

"Seperti yang terjadi di TNWK kemarin pada saat insiden kebakaran. Itu masih meraba-raba, siapa punya apa, siapa punya yang mana. Itu masih belum fix kita punya data seluruhnya yang terhimpun di seluruh Lampung," ujarnya.

Menurutnya, pemadaman di kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama akses lokasi yang sulit, jarak sumber air yang jauh, serta keterbatasan peralatan.

Jihan menilai, penanganan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, satuan tugas, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden, terhadap penanganan karhutla di Lampung.

Jihan menginginkan, pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan dukungan berupa helikopter yang dapat disiagakan di Provinsi Lampung.

Ia juga meminta Dinas PSDA, BBWS, dan BPBD segera melakukan pemetaan embung, kanal, serta sumber air lainnya yang masih memiliki ketersediaan air.

Jihan juga meminta perusahaan yang memiliki wilayah perkebunan ikut bertanggung jawab dalam upaya mitigasi karhutla di wilayah masing-masing.

Ia menyebut beberapa perusahaan yang beroperasi di Lampung perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air, serta sistem pencegahan kebakaran di wilayah konsesinya.

Menurutnya, pemerintah provinsi juga telah menerbitkan surat edaran terkait langkah mitigasi kebakaran di kawasan perkebunan.

"Untuk perusahaan, harus turut bertanggung jawab terhadap risiko di wilayah masing-masing," ujarnya.

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Kamis 27 Agustus 2026 dengan judul "Karhutla Taman Nasional Way Kambas Seluas 750 Hektareā€

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari