BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani memprioritaskan pemberantasan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta peredaran narkoba di wilayah Lampung.
Penegasan Kapolda disampaikan saat rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kelangkaan BBM bersubsidi dan peredaran gelap narkoba di GSG Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Kapolda menjelaskan, perlunya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung.
"Pastikan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Setiap dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyaluran ilegal harus ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan profesional agar tidak merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi," kata Yustan di GSG Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Selanjutnya Yustan menyampaikan agar tingkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara terpadu. Perkuat pertukaran informasi, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur peredaran narkoba.
Penindakan harus menyasar seluruh jaringan, mulai dari pelaku di lapangan hingga bandar dan pengendali, berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
"Perkuat sinergi lintas sektoral dan jaga integritas penegakan hukum. Saya menyerukan agar seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait menyatukan data, memperkuat deteksi dini, serta menyusun langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur," pesan Kapolda.
"Laksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa ragu-ragu. Jangan menunggu sampai permasalahan meluas, setiap indikasi penyimpangan harus segera kita tangani sesuai kewenangan masing-masing," tegas dia.
Menurutnya, kelangkaan BBM terutama yang dipicu oleh penyalahgunaan, distribusi, penimbunan, dan penyaluran yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan merugikan masyarakat.
Sementara itu, peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi muda.
Menurut Kapolda, sebagai provinsi yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang penghubung Sumatera dan Pulau Jawa, Lampung memerlukan pengawasan dan kerjasama lintas sektoral yang kuat untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba.
“Penanganan kedua permasalahan ini juga sejalan dengan program prioritas Kapolri, khususnya penguatan bidang penegakan hukum serta penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
"Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan kita memperbaiki distribusi BBM, memutus jaringan narkoba, dan memberikan rasa aman serta manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung akan membentuk tim untuk mengurai masalah antrean panjang kendaraan mengisi BBM di SPBU.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengakui adanya pembatasan kendaraan besar masuk Kota Bandar Lampung cukup mengurangi antrean di beberapa SPBU.
"Tapi sekali lagi karena permintaannya memang masih tinggi akibat ada selisih harga yang cukup besar, jadi masih terjadi antrean. Untuk itu tadi Pak Kapolda juga kita akan membentuk tim bagaimana mengurai permasalahan kemacetannya," kata Budhi di Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi antrean BBM seperti dikeluarkannya instruksi Gubernur.
"Jadi kepada bupati, walikota itu untuk sama-sama memastikan BBM subsidi tetap tepat sasaran. Jadi kemudian juga yang kedua dari Polda juga akan melakukan penindakan apabila terjadi penyalahgunaan," katanya.
"Nah itu dua hal utamanya, kemudian masalah distribusi itu juga akan dipercepat oleh Pertamina dan di lapangan juga mereka dalam hal pelayanan itu harus dipercepat," imbuhnya.
Sementara terkait persiapan distribusi BBM saat Natal dan tahun baru 2027 (Nataru), pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan memastikan stoknya aman.
PT Pertamina Patra Niaga juga sudah menyampaikan jika sebelumnya BBM impor yang tadinya distribusi melalui Pelabuhan Merak, saat ini dengan kapal besar sudah bisa sandar di Pelabuhan Panjang sehingga lebih menjamin ketersediaan BBM.
Ia mengharapkan, pemerintah pusat bisa menambah kuota BBM terutama yang bersubsidi baik solar maupun pertalite, sehingga masyarakat nantinya bisa terjamin kebutuhan BBM-nya.
"Kalau BBM selama Nataru sekarang ini kan trennya memang sudah naik, sudah lebih dari kuota harian. Diharapkan nantinya itu minimal tetap atau tentunya nanti ada penambahan ya menghadapi tahun baru. Tapi itu nanti kebijakannya tetap menunggu dari pemerintah pusat," ucapnya.
Budhi menyebut, pihaknya mengusulkan tambahan kuota biosolar sekitar 15 persen dari kuota tahunan 790.961 kiloliter, sedangkan pertalite 7 persen dari kuota tahunan 695.210 kiloliter. (*)
