BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kecamatan Metro Utara, Kota Metro mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari kondisi jalan lingkungan yang rusak parah hingga persoalan pertanian akibat jaringan irigasi yang tak lagi berfungsi optimal.
sebagian warga mengaku sudah terlalu lama bertahan dengan kondisi jalan berlubang, saluran air tersumbat, hingga sawah yang terancam gagal tanam akibat pasokan air yang tak kunjung mengalir.
Ketua RW 08 Purwoasri, Tugisar, menyebut kerusakan Jalan Komodo sudah berada pada tahap membahayakan pengguna jalan.
Menurutnya, Jalan Komodo kini bukan lagi sekadar jalan lingkungan biasa. Ruas tersebut telah menjadi jalur alternatif penghubung masyarakat dari arah Kotagajah menuju Kota Metro, sehingga intensitas kendaraan yang melintas terus meningkat setiap harinya.
"Kerusakannya terlalu parah karena menjadi akses jalur dari Kotagajah menuju Metro. Itu sudah mulai banyak lubang dan jalannya juga sudah parah,” kata Tugisar, di Jalan Sriti 3, RT 29 RW 08, Kelurahan Purwoasri, Rabu (13/5/2026).
Ironisnya, warga mengaku selama ini harus menanggung sendiri biaya perbaikan darurat dengan cara swadaya dan gotong royong. Bahkan, penimbunan jalan telah dilakukan hingga tiga kali menggunakan uang pribadi masyarakat.
"Kita sudah tiga kali menimbun dan menggunakan uang secara pribadi. Kalau menunggu pembangunan daerah mungkin terlalu lama dan kita pesimis bakal terealisasi. Tapi setidak-tidaknya jalan itu bisa kita timbun lagi,” ujarnya.
Warga pun meminta bantuan material berupa batu sabes atau batu keriting agar kerusakan jalan tidak semakin parah dan masih bisa dilalui kendaraan.
"Jadi kami mohon bantuannya kepada pemerintah agar bisa dikasih batu sabes atau batu keriting untuk sementara bisa kita timbun lubang-lubang di jalan itu yang terlalu dalam,” lanjutnya.
Tugisar memastikan, tanpa gotong royong masyarakat, kondisi Jalan Komodo kemungkinan sudah lumpuh total.
"Kita sudah secara mandiri bergotong royong menimbun jalan itu. Kalau tidak ditimbun mungkin mobil-mobil itu tidak bisa lewat lagi,” terangnya.
Tak hanya persoalan jalan, keluhan juga datang dari sektor pertanian. Marzuki, warga RW 03 Purwoasri, mengeluhkan jaringan drainase dan irigasi yang tersumbat hingga membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air.
Ia menjelaskan, terdapat saluran air yang tertimbun longsoran tanah di sekitar Jalan Dr. Sutomo. Akibatnya, aliran air menuju areal persawahan terhenti total dan petani gagal menanam padi.
"Ada jaringan air yang tertimbun, dan sampai sekarang para petani tidak bisa menanam padi karena air tidak mengalir. Jadi ada jaringan air yang runtuh sekitar 10 meter di arah Jalan Dr. Sutomo,” ungkapnya.
Marzuki menyebut, sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro telah turun meninjau lokasi dan sempat melakukan pembersihan material longsor. Namun, kondisi tersebut kembali tertutup tanah dan hingga kini belum ada penanganan permanen.
"Sebelumnya dari Dinas Pertanian dan dari Dinas PU juga sudah datang, mengangkat tanah yang longsor. Tapi sekarang sudah tertimbun lagi,” katanya.
Persoalan tersebut berdampak besar terhadap lahan pertanian warga. Saluran irigasi KR4 Kiri Sekunder yang terdampak diketahui mengairi puluhan hektare sawah masyarakat.
"Irigasi KR4 Kiri Sekunder itu mengaliri sawah sekitar 50 hingga 60 hektare, panjang jalur irigasi sekitar 2.000 meter. Mungkin itu kewenangan Balai Besar, tapi itulah yang kami usulkan dari dulu, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” bebernya.
Selain itu, sedimentasi lumpur di saluran irigasi Jalan Kutilang juga menjadi masalah serius. Endapan lumpur yang mencapai setengah meter dinilai membuat aliran air semakin tidak maksimal.
"Keluhan kami juga di jalur irigasi yang ada di Jalan Kutilang banyak tertimbun lumpur dari saluran drainase. Jadi memohon untuk diadakan angkat lumpur, karena sedimen sudah setinggi 40 sampai hampir 60 sentimeter dan panjangnya ada sekitar satu kilometer,” tuturnya.
Terkait keluhan itu, Anggota DPRD Kota Metro, Didik Isnanto mengaku prihatin melihat masyarakat yang harus turun tangan memperbaiki infrastruktur secara mandiri karena lambannya penanganan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan yang layak.
Didik juga menyoroti persoalan pertanian yang menurutnya semakin memprihatinkan akibat buruknya pengelolaan irigasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib petani.
"Kalau bicara pertanian, hari ini petani kita memang tidak dapat haknya akan ketersediaan air. Air yang merupakan hak mereka tidak sampai ke sawah milik para petani,” katanya.
Didik juga menyebut para petani kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari cuaca buruk, gagal panen, hingga persoalan distribusi air yang tidak berjalan normal.
