BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan reformulasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dibandingkan belanja pegawai.
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai komposisi APBD saat ini masih menunjukkan porsi belanja pegawai yang relatif lebih besar dibandingkan anggaran program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hal baru. Fraksi PKB telah berulang kali menyampaikan catatan tersebut dalam setiap pembahasan anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD), namun hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
"Sejak saya pertama duduk di DPRD, setiap rapat dengan OPD persoalan struktur anggaran selalu menjadi catatan penting. Ini bukan isu baru, tetapi sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," kata Fatikhatul, Selasa (4/8/2026).
Ia memastikan, APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, anggaran daerah berasal dari kontribusi masyarakat sehingga manfaat utamanya juga harus kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan daerah dan pelayanan publik.
"APBD bersumber dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya manfaat terbesar juga kembali kepada rakyat. Jangan sampai belanja birokrasi lebih dominan dibanding belanja pembangunan daerah dan pelayanan publik," ujarnya.
Selain menyoroti struktur belanja daerah, Fraksi PKB juga menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diperkuat. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Fatikhatul mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi penerimaan PAP dari 11 perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp23 miliar. Sementara saat ini jumlah wajib pajak PAP telah meningkat menjadi 101 perusahaan.
"Kalau dulu dari 11 perusahaan saja potensinya sekitar Rp23 miliar, sekarang ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak. Artinya ruang peningkatan PAD masih sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi, keseriusan, dan kemauan kuat dari OPD terkait untuk mengoptimalkannya," katanya.
Ia menilai target penerimaan PAP yang masih berada di kisaran Rp10 miliar belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Provinsi Lampung. Karena itu, pemerintah daerah didorong menetapkan target yang lebih realistis agar seluruh potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Potensi besar jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Pemerintah harus berani mengejar target yang lebih realistis agar tidak ada pendapatan daerah yang hilang," tegasnya.
Lebih lanjut, Fatikhatul mengungkapkan Fraksi PKB telah menugaskan anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKB untuk mengawal upaya optimalisasi PAD, khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan daerah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang akan terus kami kawal dalam setiap pembahasan anggaran," pungkasnya. (*)
