BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Karhutla) tercatat terjadi di Kabupaten Lampung Barat sepanjang Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Meski seluruh kejadian berhasil ditangani dan tidak sampai meluas, Pemkab Lampung Barat kini memperkuat langkah antisipasi.
Pemantauan titik panas dilakukan secara real time, sementara personel dan berbagai peralatan disiapkan untuk mempercepat respons apabila kembali ditemukan titik api.
Empat kejadian tersebut terjadi di lokasi berbeda. Masing-masing berada di kawasan savana Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh; lahan tidur di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit; lahan warga di Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung; serta lahan warga dan belukar di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit.
Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan pemerintah daerah tidak ingin penanganan Karhutla hanya dilakukan setelah api membesar.
Menurutnya, kesiapsiagaan dan deteksi dini harus diperkuat untuk mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan kerugian lebih besar.
"Pemkab Lampung Barat telah menyiapkan personel dan sarana pendukung untuk menghadapi potensi Karhutla. Kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting agar setiap kejadian dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Mad Hasnurin saat menerima audiensi Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan di Ruang Rapat Pesagi Setdakab Lampung Barat, Jumat (28/8/2026).
Untuk mendukung respons cepat, BPBD Lampung Barat menyiapkan 15 personel Tim Reaksi Cepat (TRC), 18 personel Tim Rescue atau SAR, 20 personel Satgas Penanggulangan Bencana, serta 28 personel PNS atau organik BPBD. Kekuatan tersebut diperkuat Satgas yang berada di masing-masing pekon dan kelurahan.
Dari sisi peralatan, pemerintah daerah memiliki satu mobil tangki air, satu truk serbaguna, tiga mobil taktis, empat unit alkon dengan selang masing-masing sepanjang 100 meter, enam mesin sinso, serta lima kendaraan pemadam kebakaran yang ditempatkan di lima kecamatan.
Selain mengandalkan kesiapan personel dan peralatan, Pemkab Lampung Barat juga memperketat pemantauan hotspot. Informasi titik panas dipantau secara berkala dan real time melalui Warning Receiver System (WRS), aplikasi SIPONGI milik Kementerian Kehutanan, serta SPARTAN BMKG.
Mad Hasnurin menyampaikan informasi dari sistem pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar bagi petugas untuk bergerak cepat ketika ditemukan indikasi kebakaran. Dengan demikian, potensi titik api dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum menyebar.
"Deteksi dini sangat penting. Karena itu, pemantauan hotspot dilakukan secara berkala dan real time sehingga apabila terdapat potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Penanganan Karhutla dikendalikan melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung Barat. Masyarakat juga dapat melaporkan kejadian kebakaran atau potensi munculnya titik api melalui nomor Pusdalops BPBD Lampung Barat di 0811-7287-288.
Pemkab Lampung Barat turut memperkuat koordinasi dengan Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Damkar, pemerintah kecamatan, serta pemerintah pekon dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pertukaran informasi dan respons ketika terjadi kebakaran.
"Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan deteksi dini, respons cepat dan penanganan Karhutla berjalan efektif. Kita juga perlu memetakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran untuk kemudian dipantau secara berkala,” jelas Mad Hasnurin.
Di sisi pencegahan, Pemkab Lampung Barat juga mendukung penyuluhan Karhutla yang digelar Korem 043/Garuda Hitam bersama Kodim 0422/Lampung Barat.
Edukasi tersebut menyasar peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan titik api.
Ketua Tim Penyuluhan Karhutla, Pamen Pusziad Kolonel Czi Wahyu Widi Setyanto, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencegah kebakaran.
Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab, dampak, serta cara mencegah dan melaporkan potensi Karhutla.
“aktivitas ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan Karhutla, memberikan edukasi mengenai dampak buruk yang ditimbulkan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan,” kata Wahyu.
Tim penyuluhan yang berjumlah delapan personel tersebut dijadwalkan melakukan sosialisasi selama sekitar 28 hari. Pemerintah mengharapkan langkah pencegahan, ditambah kesiapan personel, peralatan, pemantauan hotspot dan koordinasi lintas sektor, dapat menekan risiko Karhutla di Lampung Barat hingga akhir musim kemarau.
