BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino pada 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Barat memetakan empat kecamatan yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sebagai langkah antisipasi jika kondisi kemarau berlangsung lebih panjang dan ekstrem.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung Barat, Padang Priyo Utomo, menyebutkan empat wilayah yang masuk dalam pemetaan risiko tinggi tersebut yakni Kecamatan Balik Bukit, Bandar Negeri Suoh (BNS), Suoh, dan Pagar Dewa.

Pemetaan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, TNI Polri hingga unsur lainnya untuk mengantisipasi berbagai dampak yang dapat muncul akibat penguatan El Nino, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya potensi karhutla.

Menurut Padang, pemetaan tersebut mengacu pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lampung Barat.

Dari total 15 kecamatan di wilayah tersebut, empat kecamatan itu tercatat memiliki tingkat risiko tinggi terhadap ancaman kekeringan dan karhutla yang berkaitan dengan potensi dampak El Nino.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan hingga tingkat kecamatan, pekon dan masyarakat.

Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah daerah setelah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan surat tertanggal 19 Mei 2026 mengenai langkah antisipasi dan mitigasi fenomena El Nino.

Surat itu ditujukan kepada seluruh camat di Lampung Barat agar melakukan pemetaan wilayah rawan sekaligus memperkuat koordinasi menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan fenomena iklim tersebut.

Padang menjelaskan, El Nino sendiri bukan merupakan bencana, melainkan fenomena iklim yang dapat meningkatkan ancaman berbagai jenis bencana.

Ketika El Nino menguat, curah hujan di beragam wilayah dapat mengalami penurunan signifikan sehingga musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang.

Kondisi inilah yang kemudian dapat memicu kekeringan, krisis air, gangguan pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Dalam dokumen Executive Summary El Nino “Godzilla” Tahun 2026, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi El Nino yang sangat kuat atau super El Nino. Indonesia sebelumnya pernah mengalami fenomena El Nino kuat pada 1982-1983, 1997-1998 dan 2015-2016. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak serupa," kata dia, Rabu (26/8/2026).

Dampak paling awal yang perlu diantisipasi adalah berkurangnya ketersediaan air. Penurunan curah hujan dalam waktu panjang dapat menyebabkan debit sungai, embung maupun sumber air lainnya menurun.

Jika kondisi tersebut terjadi, masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan rumah tangga, sekolah dan fasilitas kesehatan.

"Karena itu, pemerintah kecamatan diminta memastikan ketersediaan air bersih di fasilitas-fasilitas umum. Setiap pekon juga diarahkan melakukan pendataan terhadap sumber air yang masih dapat digunakan, seperti sumur bor, embung, sungai maupun sumber air alternatif lainnya. Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai sumber air yang dapat dimanfaatkan ketika kondisi kekeringan mulai terjadi," kata dia.

Selain sumber air, BPBD juga meminta dilakukan inventarisasi terhadap peralatan pendukung, termasuk alkon atau pompa air yang tersedia di masing-masing pekon. Data mengenai peralatan dan sumber air tersebut nantinya disampaikan kepada BPBD melalui kecamatan.

Pemerintah juga diminta menentukan titik-titik yang dapat dijadikan lokasi distribusi air bersih apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air.

"Ancaman berikutnya adalah sektor pertanian. Kemarau panjang berpotensi menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen apabila ketersediaan air untuk lahan pertanian tidak mencukupi. Tanaman pangan seperti padi dan jagung serta komoditas hortikultura dapat mengalami penurunan produktivitas. Kondisi lahan yang kering juga berpotensi meningkatkan serangan hama tertentu," imbuhnya.

Padang menyebutkan, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan setelah dampak El Nino muncul, tetapi harus dimulai sejak sebelum kondisi tersebut terjadi.

Pemerintah daerah perlu memperbarui data wilayah rawan kekeringan, mengaktifkan posko pemantauan, menyiapkan sumber air alternatif, menyusun rencana kontinjensi kekeringan dan karhutla, serta menyiapkan dukungan anggaran apabila kondisi darurat terjadi.

Di sisi lain, ancaman karhutla menjadi perhatian serius karena kondisi vegetasi yang kering akan membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.

Untuk mencegahnya, pemerintah kecamatan diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani dan kelompok yang berada di wilayah rawan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga diperlukan untuk memastikan aturan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan dapat ditegakkan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah berupa patroli terpadu di kawasan hutan dan perkebunan serta pembentukan kelompok masyarakat yang siaga menghadapi karhutla.

Pemantauan titik api juga dilakukan BPBD Lampung Barat menggunakan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan.

Melalui sistem tersebut, kondisi hotspot dapat dipantau secara berkala untuk mengetahui potensi kebakaran sedini mungkin. Berdasarkan pemantauan hingga minggu kedua Juni 2026, BPBD belum mendeteksi adanya titik api di wilayah Lampung Barat melalui aplikasi tersebut.

Meski belum ditemukan hotspot, Padang memastikan kondisi itu tidak boleh membuat kewaspadaan diturunkan.

Pemantauan tetap dilakukan secara berkala karena potensi kebakaran dapat meningkat ketika kondisi lahan dan vegetasi semakin kering. Deteksi dini dinilai penting agar apabila muncul titik api, penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Dampak El Nino juga berpotensi merembet ke sektor kesehatan dan lingkungan. Kebakaran yang menghasilkan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, sementara cuaca panas dan keterbatasan air dapat memicu dehidrasi serta berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat memengaruhi kualitas sanitasi masyarakat.

Karena itu, BPBD mendorong kesiapsiagaan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Warga diimbau mulai menyimpan cadangan air bersih, memanfaatkan tandon penampungan air hujan, menghemat penggunaan air serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungannya.

"Khusus di Lampung Barat, prioritas kesiapsiagaan diarahkan pada lima hal utama, yakni menjamin ketersediaan air bersih, mengurangi risiko gagal panen, mencegah karhutla, melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia dan masyarakat miskin, serta memastikan sistem peringatan dini dan rencana kontinjensi dapat berjalan," kata dia.

BPBD juga mendorong penyesuaian kalender tanam berdasarkan prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu petani menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi ketersediaan air, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Koordinasi teknis dengan BMKG dan perangkat daerah terkait akan terus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Kesiapsiagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Nomor 000.1.5/7/01/2026 tertanggal 7 April 2026 mengenai rapat koordinasi mitigasi fenomena El Nino 2026 di Provinsi Lampung.

BPBD Lampung Barat kemudian memperkuat langkah tersebut melalui pemetaan risiko, pendataan sumber air dan peralatan, penyiapan posko, pemantauan hotspot serta penyusunan langkah distribusi air bersih.

Dengan pemetaan empat kecamatan berisiko tinggi, pemerintah daerah kini memiliki dasar untuk mengarahkan langkah mitigasi secara lebih spesifik.

Padang menekankan bahwa menghadapi potensi El Nino bukan hanya persoalan menunggu kekeringan terjadi, melainkan memastikan sejak awal bahwa sumber air, pertanian, pencegahan karhutla dan kebutuhan kelompok rentan telah dipersiapkan.

Langkah antisipasi tersebut diharapkan dapat menekan dampak El Nino sekaligus menjaga kebutuhan dasar masyarakat Lampung Barat tetap terpenuhi sepanjang 2026.