BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung mencatat sekitar 27 laporan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Agustus 2026.
Dari laporan tersebut, sektor jasa menjadi yang paling banyak mengalami persoalan PHK, disusul sektor perdagangan dan sebagian industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menyebutkan meski laporan PHK tetap ada, kondisi ketenagakerjaan di Lampung sejauh ini belum menunjukkan adanya gelombang PHK yang signifikan.
"Kebanyakan itu adalah sektor jasa. Termasuk juga ada sektor perdagangan dan juga sebagian industri. Tapi yang paling banyak sektor jasa," kata Agus saat dimintai keterangan, Senin (17/8/2026).
Agus menjelaskan, kondisi tersebut juga tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung yang masih berada di bawah 4 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Agustus 2026, TPT Lampung tercatat 3,97 persen, naik tipis 0,02 persen dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 3,95 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut belum menunjukkan adanya dampak PHK dalam skala besar di Lampung.
"Namun terkait dengan PHK ini, di Lampung belum terjadi PHK yang begitu signifikan," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penyerapan tenaga kerja agar mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru.
Agus menyebut berdasarkan data BPS yang dipublikasikan pada Agustus 2026, sekitar 35 ribu orang terserap ke lapangan kerja.
Ia menyebutkan kondisi pasar kerja memang terus mengalami fluktuasi, salah satunya dipengaruhi meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Peningkatan tersebut turut didorong oleh masuknya lulusan baru dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi ke pasar kerja.
"Ini semua tentu fluktuasi dengan adanya peningkatan TPAK, yaitu orang-orang yang baru lulus dari sekolah lanjutan ataupun dari pendidikan S1 maupun Diploma yang masuk ke pasar kerja," jelasnya.
Untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan, Disnaker Lampung terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui program magang kerja nasional.
Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para lulusan baru atau fresh graduate, termasuk mereka yang baru lulus hingga satu tahun, untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan sebelum masuk ke dunia kerja.
Agus menyebutkan, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan program magang diharapkan dapat membuka dua peluang bagi para pencari kerja, yakni masuk ke dunia industri atau mengembangkan usaha secara mandiri.
"Diharapkan dengan pelatihan dia bisa wirausaha mandiri atau dia bisa masuk ke dunia industri," katanya.
Disnaker Lampung juga mengajak berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan program peningkatan kompetensi tersebut. Kelompok masyarakat, pemerintah desa dan kabupaten/kota, BUMDes, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), hingga perguruan tinggi didorong untuk aktif mengembangkan pelatihan sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Termasuk kalangan media dan wartawan, menurut Agus, dapat mengusulkan pelatihan sesuai bidang kompetensinya, seperti pelatihan jurnalistik.
Usulan tersebut dapat diajukan melalui proposal kepada Disnaker Provinsi Lampung untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
"Termasuk media dan wartawan bisa untuk membuka pelatihan-pelatihan jurnalistik yang nanti kita atur bagaimana prosesnya dengan mengajukan proposal ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang akan kita kirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia," pungkasnya. (*)
