BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
B50 (biosolar, pada 1 Juli 2026 dan E20 (bensin, diproyeksikan 2028) menunjukkan kepercayaan diri Indonesia untuk segera memasuki kemandirian energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan kepada energi fosil impor, keberanian program ini sangat visioner dalam membangun ekonomi sirkular yang kuat, simultan, dan berkelanjutan hingga level global.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PTPN I (Persero) Abdul Rivai Ras pada Seminar Internasional “Biomethane to LNG: Green Transition Towards Net Zero in ASEAN” yang diselenggarakan Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII) dan Asean Centre for Energy (ACE) di Jakarta, Kamis (23/7). Rivai yang hadir sebagai salah satu pembicara utama mengemukakan, PTPN I sebagai salah satu entitas BUMN Perkebunan sangat antusias mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.
Abdul Rivai Ras yang mendapat gelar Doktor ilmu politik Universitas Indonesia dengan konsentrasi bidang geopolitik maritim menjelaskan rantai sirkular dari kebijakan kemandirian energi Indonesia. Ia menyebut, pemberlakuan B50 (pencampuran bahan nabati 50 persen ke dalam solar subsidi) dan E20 (pencampuran etanol ke dalam bensin) berdampak positif sangat luas pada tatanan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Sebab, produk biosolar dan bioethanol yang berbahan baku aneka tanaman akan memantik gairah bisnis sektor agro industri.
“Program B50 dan E20 ini menjadi awal kemandirian energi nasional. Tentu, seiring perkembangan dan teknologi, rasio bahan nabatinya akan terus dinaikkan hingga maksimal. Ini otomatis akan menggairahkan industry agro, bahkan hingga petani kecil kebagian rezekinya. Sebab, bahan baku bioethanol, misalnya, bisa dari singkong petani, sorgum, dan tanaman yang sangat akrab dengan petani,” kata dia.
Dengan kaca mata sosio ekonomi, Rivai mengemukakan program kemandirian energi nasional memiliki dampak langsung dalam menjawab masalah bangsa. Harga-harga komoditas yang menjadi bahan baku bioenergi yang diproduksi petani, kata dia, dengan demikian memiliki pasar yang pasti dan harga yang menarik. Pasar dan harga ini akan menjadi daya tarik petani, terutama generasi muda yang selama ini kurang minat dengan pertanian. Hal ini akan mengurangi angka pengangguran karena terserap di sektor ini.
“Jadi, jangan melihat program yang diluncurkan pemerintah ini hanya dari satu sisi saja. Seperti pada program ketahanan energi ini, akan terbentuk ekonomi sirkular yang sangat kuat dan memberi nilai tambah sangat luas dan merata,” kata dia.
Forum yang dihadiri pemangku kepentingan sektor energi, pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan organisasi profesi dari berbagai negara ASEAN tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas percepatan transisi menuju energi rendah karbon melalui pengembangan biomethane dan bioenergi.
Dalam paparannya, Abdul Rivai Ras menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama bioenergi di kawasan ASEAN. Menurutnya, kekuatan sektor perkebunan nasional harus dioptimalkan sebagai fondasi pengembangan energi baru terbarukan yang mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE).
“Transisi energi tidak dapat bertumpu pada satu sumber energi saja. Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan bioenergi berbasis biomethane maupun bioetanol secara paralel sehingga mampu menciptakan sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya domestik,” ujar Abdul Rivai Ras.
Ia menjelaskan, PTPN I melalui anak usaha Energi Agro Nusantara (ENERO) terus memperkuat pengembangan bioetanol berbahan baku molases tebu sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan. Saat ini ENERO memiliki kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi, alkohol industri, karbon dioksida (CO₂) food grade, hingga pupuk organik melalui penerapan konsep zero waste industry.
Menurut Abdul Rivai Ras, model bisnis tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan tidak hanya menghasilkan komoditas primer, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi hilirisasi yang mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan daerah rendah karbon.
“Setiap produk samping kami manfaatkan kembali sehingga menciptakan efisiensi, mengurangi limbah, sekaligus menghasilkan energi bersih. Inilah transformasi yang sedang dibangun PTPN I untuk menghadirkan industri perkebunan yang semakin modern dan berkelanjutan,” katanya.
Ia melanjutkan, tantangan pengembangan bioenergi nasional saat ini bukan semata pada aspek teknologi maupun kapasitas produksi, melainkan pada kepastian pasar dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan investasi.
Menurutnya, mandat pemanfaatan bioenergi secara berkelanjutan akan memberikan kepastian bagi pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, PTPN I telah menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan bioetanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan juga terus memperluas kapasitas produksi sebagai bentuk kesiapan mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan.
Abdul Rivai Ras menggarisbawahi bahwa PTPN I memandang transisi energi sebagai bagian dari transformasi korporasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah nasional.
“PTPN I berkomitmen menjadi bagian dari solusi ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan bioenergi berbasis sumber daya perkebunan. Dengan memperkuat hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting menuju ekonomi hijau dan masa depan energi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui partisipasi aktif dalam forum regional tersebut, PTPN I kembali menggarisbawahi posisinya sebagai BUMN perkebunan yang tidak hanya bertransformasi dalam aspek bisnis, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mendorong agenda transisi energi nasional dan memperkuat kerja sama menuju ekosistem energi hijau di kawasan ASEAN. (*)
