BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pekon Sukajadi Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), pemerintah kecamatan langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi pekerjaan proyek yang bersumber dari APBN tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Camat BNS Mat Rizal menjelaskan dirinya telah turun langsung meninjau lokasi pembangunan daerah sanitasi yang menjadi sorotan masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus meminta keterangan langsung dari kelompok masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana agenda.
Menurut Mat Rizal, dari hasil peninjauan dan klarifikasi yang dilakukan, pihak Pokmas mengakui memang terdapat kekurangan pada salah satu titik pembangunan daerah sanitasi tersebut. Namun demikian, ia menggarisbawahi kondisi itu tidak terjadi pada seluruh proyek yang dibangun melalui program bantuan tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Pokmas, total pembangunan daerah sanitasi dalam program tersebut mencapai 25 titik yang tersebar di wilayah Pekon Sukajadi, Kecamatan BNS. Dari seluruh titik tersebut, hanya satu lokasi yang saat ini mengalami persoalan seperti yang dikeluhkan warga.
“Setelah kami turun langsung dan meminta penjelasan dari Pokmas, mereka menyampaikan bahwa total ada 25 titik pembangunan daerah. Jadi tidak semuanya bermasalah seperti yang ramai diberitakan, hanya satu titik itu saja yang memang masih ada kekurangan,” kata Mat Rizal saat dimintai keterangan.
Mat Rizal menjelaskan pihak Pokmas juga tidak menampik adanya kekurangan dalam pembangunan daerah sarana sanitasi tersebut. Menurutnya, pengakuan itu menjadi bentuk tanggung jawab pelaksana agenda terhadap hasil pekerjaan di lapangan.
Ia menuturkan lebih lanjut, sejak awal pihak Pokmas telah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas sanitasi yang belum berfungsi dengan baik tersebut. Perbaikan dilakukan agar bangunan dapat segera dimanfaatkan masyarakat sesuai tujuan program bantuan pemerintah.
“Pokmas mengakui memang ada kekurangan, tetapi mereka juga sudah menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki. Harapannya fasilitas itu bisa cepat difungsikan dan dimanfaatkan warga,” ujarnya.
Terkait persoalan aliran air dan sistem pembuangan limbah, Mat Rizal menyebut pihak pelaksana akan melakukan pembenahan sesuai hasil evaluasi di lapangan. Ia menginginkan proses perbaikan dapat segera dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah kecamatan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh pembangunan daerah yang diselenggarakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan program pemerintah.
Mat Rizal menggarisbawahi pemerintah daerah tidak ingin program bantuan yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, setiap keluhan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar kualitas pembangunan daerah ke depan bisa lebih baik.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan masukan dan keluhan terhadap pembangunan daerah di wilayahnya. Menurut dia, partisipasi masyarakat penting sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kalau ada kekurangan tentu harus disampaikan supaya bisa segera diperbaiki. Pemerintah juga membutuhkan masukan dari masyarakat agar pembangunan daerah yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Sebagai perwakilan pemerintah daerah di tingkat kecamatan, Mat Rizal menginginkan seluruh program pembangunan daerah yang masuk ke wilayah Lampung Barat, khususnya Kecamatan Bandar Negeri Suoh, dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang.
Ia menilai pembangunan daerah sarana sanitasi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup warga. Oleh sebab itu, ia menginginkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan agenda dapat menjalankan pekerjaan secara maksimal dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah kecamatan, lanjutnya, akan terus mendorong agar proses perbaikan segera diselesaikan sehingga fasilitas sanitasi tersebut dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya dan tidak lagi menimbulkan keluhan di kemudian hari. (*)
