BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
umrah kecewa terhadap penyelenggara perjalanan, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus meminta Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Lampung Barat melakukan pendataan terhadap seluruh biro perjalanan umrah yang beroperasi guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Parosil saat menerima audiensi Kepala Kantor Kemenhaj Lampung Barat, Linda Susilawati, di rumah dinas bupati, Senin (12/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sebagian hal terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk evaluasi pelayanan serta upaya mencegah persoalan yang berpotensi merugikan jemaah.
Dalam pertemuan tersebut, Parosil terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Linda yang baru mendapat amanah memimpin Kemenhaj Lampung Barat.
Ia memiliki harapan kehadiran lembaga tersebut dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai keraguan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menurut Parosil, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh regulasi dan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.
Karena itu, keberadaan Kemenhaj diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta pelayanan informasi yang lebih mudah diakses.
Selain menyampaikan dukungan terhadap keberadaan Kemenhaj, Parosil juga memberikan sebagian catatan untuk perbaikan pelayanan haji dan umrah di Lampung Barat.
Ia menyoroti dua hal utama, yakni evaluasi pola pemberangkatan jemaah haji pada 2027 dan perlunya pengawasan serta pendataan terhadap penyelenggara perjalanan umrah.
Terkait pemberangkatan jemaah haji, Parosil meminta agar pola keberangkatan pada tahun sebelumnya dievaluasi sehingga tidak kembali menimbulkan keluhan dari masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti jadwal pemberangkatan jemaah dari Lampung Barat yang dilakukan pada malam hari dan dinilai berpotensi membuat jemaah kelelahan sebelum memulai perjalanan ibadah.
"Kalau bisa jangan seperti tahun lalu, jemaah berangkat malam dari Lampung Barat. Jangan sampai membuat jemaah mengeluh, kelelahan sebelum berangkat," tegas Parosil.
Ia menekankan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 harus dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kemenhaj dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan lebih optimal, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan perjalanan menuju embarkasi.
Parosil menggarisbawahi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen mendukung program Kemenhaj, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji maupun umrah.
Namun, dukungan tersebut perlu diikuti koordinasi yang intensif agar berbagai persoalan yang pernah terjadi dapat dievaluasi dan tidak kembali terulang.
Di sisi lain, persoalan jemaah umrah yang kecewa terhadap penyelenggara perjalanan menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Parosil meminta Kemenhaj Lampung Barat bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melakukan komunikasi dengan seluruh biro perjalanan umrah yang beroperasi di Lampung Barat untuk menyamakan persepsi sekaligus melakukan pendataan secara menyeluruh.
Menurutnya, pendataan tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki informasi yang jelas mengenai penyelenggara perjalanan umrah dan masyarakat yang menggunakan jasa mereka.
Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan koordinasi serta melakukan langkah antisipasi apabila muncul persoalan yang berpotensi merugikan jemaah.
Parosil juga menginginkan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan memiliki informasi yang memadai mengenai warga yang berangkat dan kembali dari perjalanan umrah.
Ia menilai koordinasi tersebut diperlukan agar keberadaan jemaah dapat diketahui sejak awal, sehingga apabila terjadi persoalan, pemerintah tidak baru mengetahui setelah muncul pengaduan atau masalah di tengah masyarakat.
"Siapa tahu nanti keluarga kita, tetangga kita, atau teman kita berangkat umrah. Jangan sampai dia berangkat tidak ketahuan, pulang juga tidak ketahuan, tetapi kalau ada masalah baru ketahuan," ujarnya.
Ia memiliki harapan langkah pendataan dan penguatan koordinasi tersebut dapat membantu melindungi masyarakat dari risiko menggunakan jasa biro perjalanan umrah yang tidak resmi atau tidak terdaftar.
Parosil juga mendorong agar edukasi mengenai pemilihan penyelenggara perjalanan yang memenuhi ketentuan terus dilakukan sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati sebelum memutuskan menggunakan jasa travel umrah.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenhaj Lampung Barat, Hj. Linda Susilawati, menjelaskan bahwa secara struktural jajaran Kemenhaj Lampung Barat telah lengkap.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan daerah kantor Kemenhaj di Lampung Barat saat ini telah mencapai sekitar 40 persen.
Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Linda turut meminta dukungan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar memilih biro perjalanan umrah yang resmi dan terdaftar di Kemenhaj.
Ia memiliki harapan sinergi antara Kemenhaj dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara perjalanan sebelum melakukan pendaftaran maupun pembayaran biaya umrah.
"Kami minta pemerintah daerah untuk sama-sama mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan melakukan umrah agar menggunakan pihak travel yang memang resmi terdaftar di Kemenhaj untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," tutup Linda.
