BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sumber pembiayaan nonformal yang kerap memberatkan. Untuk menjawab persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan BPD Lampung guna memperluas akses pembiayaan melalui skema permodalan formal.
Langkah tersebut diwujudkan melalui aktivitas Sosialisasi dan Business Matching UMKM yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan di Aula Kagungan Setdakab, Senin (27/7/2026). Sebanyak 150 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan mengikuti aktivitas yang merupakan bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.
Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin menyebutkan, persoalan permodalan selama ini menjadi tantangan utama yang menghambat perkembangan UMKM. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membuka akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau melalui lembaga keuangan resmi.
Menurutnya, penguatan akses keuangan menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor usaha kecil yang selama ini terbukti mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi.
"Tujuan utamanya memperluas akses keuangan dan permodalan formal bagi pelaku UMKM. Kita menyadari bersama bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang mudah, cepat, dan aman," ujar Mad Hasnurin.
Ia menjelaskan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, OJK Provinsi Lampung, dan BPD Lampung diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan layanan pembiayaan yang sesuai. Salah satunya melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai produk pembiayaan formal lainnya.
Dengan terbukanya akses tersebut, pemerintah mengharapkan pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman nonformal yang berisiko membebani perkembangan usaha.
Mad Hasnurin menilai, akses terhadap modal yang legal dan terjangkau akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan usaha yang baik agar modal yang diperoleh benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.
Karena itu, pemerintah meminta lembaga perbankan dan jasa keuangan tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan.
Kepada peserta, Mad Hasnurin meminta agar forum business matching dimanfaatkan untuk berkonsultasi secara langsung dengan pihak perbankan mengenai syarat, mekanisme, hingga produk pembiayaan yang tersedia.
"Jalin kerja sama yang erat, serap informasi seluas-luasnya, dan jadilah wirausaha yang tangguh, mandiri, serta mampu bersaing," katanya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana aktivitas, Pirwan, menyebutkan aktivitas tersebut merupakan implementasi program kerja TPAKD Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi sektor UMKM.
Menurut Pirwan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu mengakses pembiayaan formal karena berbagai kendala. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan OJK dan BPD Lampung diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan lembaga keuangan.
"Dengan adanya pendampingan dan akses pembiayaan, diharapkan UMKM di Lampung Barat dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah," pungkasnya. (*)
