BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang turut memicu antrean di beragam SPBU.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Budhi Darmawan menuturkan, pengawasan selama ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyalur, yakni Pertamina Patra Niaga. Pemerintah daerah juga terus memantau kemungkinan terjadinya penimbunan maupun penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan.
"Sejauh kondisi di lapangan yang kita amati memang ada isu penimbunan ataupun penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Akan tetapi, di lapangan belum ditemukan, artinya kita belum bisa membuktikan bahwa ada orang atau perusahaan yang melakukan penimbunan," kata dia saat dimintai leterangan, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan atau pelanggaran, penanganan dan penindakan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Untuk itu, ESDM Lampung bersama Pertamina Patra Niaga akan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
"Kalau untuk penyalahgunaan kewenangan itu sebetulnya ada di APH. Karena itu, kita juga kemarin dengan Patra Niaga sudah mencoba, nantinya kita akan berkoordinasi dengan APH bagaimana pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan," ujarnya.
Budhi menggarisbawahi, pemerintah akan mengetatkan pengawasan guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat dan sektor yang berhak sesuai ketentuan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengantisipasi berbagai potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pemerintah, kata Budhi, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
"Pak Menteri ESDM juga sudah punya strategi. Kami juga membuka kepada masyarakat, kalaupun ada indikasi yang menyalahgunakan, bisa menghubungi kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan APH untuk penindakannya," jelasnya.
Budhi menjelaskan, antrean panjang yang terjadi di beragam SPBU tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM bersubsidi. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya permintaan akibat peralihan konsumen dari BBM jenis solar nonsubsidi ke Bio Solar bersubsidi.
"Antrean itu disebabkan karena banyak konsumen yang beralih dari solar yang nonsubsidi ke subsidi. Konsumen pribadi itu banyak yang beralih. Itu Pak Menteri ESDM juga sudah mengungkapkan begitu," katanya.
Menurut Budhi, konsumen yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan barcode memang diperbolehkan membeli BBM subsidi. Namun, bertambahnya jumlah konsumen membuat kebutuhan di lapangan meningkat dibandingkan dengan perhitungan kuota yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
"Yang beralih itu menyebabkan kuota yang tadinya sudah dihitung di awal tahun dan diberikan, alhamdulillah lancar. Bahkan yang didistribusikan itu tepat waktu dan sudah lebih dari kuota yang direncanakan di awal," ujarnya.
Kondisi tersebut semakin terasa setelah terjadi perubahan harga BBM nonsubsidi. Budhi menyebut, per 1 September, harga Pertamina Dex mencapai sekitar Rp25.500 per liter, sedangkan BBM subsidi berada di kisaran Rp6.000 per liter. Selisih harga yang sangat besar tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong konsumen beralih menggunakan BBM subsidi.
"Nah, disparitas harga itu menyebabkan orang beralih dari solar yang nonsubsidi ke subsidi, sehingga semakin banyak tentunya antreannya," jelasnya.
Selain peralihan konsumen akibat perbedaan harga, peningkatan aktivitas ekonomi di daerah juga menjadi faktor yang mendorong naiknya kebutuhan BBM.
Budhi menyebut peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan perkebunan, pertumbuhan jumlah kendaraan baru, serta aktivitas masyarakat secara umum turut meningkatkan konsumsi BBM.
"Di samping itu memang aktivitas juga meningkat. Aktivitas di daerah juga meningkat, baik itu pertanian, perkebunan, pertumbuhan kendaraan baru. Sehingga hal-hal itu yang kemudian bersama-sama menimbulkan situasi yang seperti sekarang ini," katanya.
Dengan demikian, pemerintah menilai persoalan antrean lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan dibandingkan dengan kuota yang telah disiapkan sebelumnya.
"Yang pasti dikarenakan banyaknya permintaan daripada kuota yang sudah disiapkan," tegas Budhi.
Dari sisi distribusi, Budhi memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Lampung hingga saat ini berjalan lancar. Untuk Bio Solar, realisasi penyaluran hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 569.332 kiloliter, atau sekitar 71,9 persen dari kuota tahun berjalan.
"Kalau untuk realisasi solar saat ini sudah 569.332 kiloliter, atau sudah 71,9 persen per akhir Agustus. Jadi dalam delapan bulan sudah hampir 72 persen," ungkapnya.
Menurut Budhi, angka tersebut menunjukkan distribusi BBM sebenarnya berjalan sesuai rencana. Bahkan, kuota yang tersedia sebelumnya telah mendapatkan tambahan.
"Artinya distribusinya itu lancar dan kuotanya sebetulnya sudah cukup, bahkan sudah ditambah. Jadi memang permintaannya yang meningkat," katanya.
Kondisi serupa juga terjadi pada penyaluran Pertalite. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penyaluran Pertalite di Lampung telah mencapai 485.208 kiloliter, atau sekitar 69,8 persen dari kuota tahun 2026.
"Untuk Pertalite juga per 31 Agustus itu sudah 485.208 kiloliter atau 69,8 persen dari target di tahun ini, kuota di tahun 2026 ini untuk Lampung," ujar Budhi.
Ia kembali menggarisbawahi bahwa distribusi Pertalite berjalan lancar dan kuota yang tersedia telah disesuaikan, bahkan sudah memperoleh tambahan.
"Artinya distribusinya lancar, dan kuotanya juga sudah sesuai dan bahkan sudah ditambah. Kembali lagi, permintaannya juga yang lebih meningkat," jelasnya.
Mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat, Pemprov Lampung juga telah mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi. Untuk Bio Solar, Pemprov Lampung mengusulkan tambahan kuota sebesar 120.384 kiloliter, atau sekitar 15 persen dari kuota tahun 2026.
Sementara untuk Pertalite, tambahan kuota yang diusulkan mencapai 72.391 kiloliter, atau sekitar 10,41 persen.
"Pak Gubernur sudah mengajukan tambahan kuota. Untuk Bio Solar kita mengajukan tambahan 120.384 kiloliter atau 15 persen dari kuota tahun ini. Kemudian untuk Pertalite itu mengusulkan 72.391 kiloliter atau 10,41 persen," kata Budhi. (*)
