BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap menunjukkan kinerja positif hingga Semester I tahun 2026.
Di tengah dinamika ekonomi global, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), terus meningkat dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy menyampaikan, kondisi sektor jasa keuangan di Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, serta mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.
"Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ujar Otto, dalam acara Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 di Hotel Azana, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, salah satu indikatornya terlihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga Mei 2026 mencapai Rp4,35 triliun.
Nilai tersebut tumbuh 6,15 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan telah dimanfaatkan oleh 73.787 debitur.
Penyaluran KUR terbesar terkonsentrasi di wilayah dengan basis ekonomi pedesaan, yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan.
OJK menilai capaian tersebut menunjukkan sektor produktif, khususnya UMKM, masih menjadi prioritas utama dalam penyaluran pembiayaan.
"Ke depan, OJK akan terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui pendekatan ekosistem sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga pendampingan usaha dan akses pasar," kata dia.
Selain KUR, kinerja perbankan di Lampung juga mencatatkan pertumbuhan yang solid. Hingga Mei 2026, total kredit perbankan mencapai Rp114,57 triliun atau tumbuh 5,35 persen (yoy), meningkat Rp5,81 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh kenaikan pada seluruh jenis pembiayaan, yakni Kredit Modal Kerja sebesar Rp54,64 triliun atau tumbuh 2,17 persen, Kredit Investasi sebesar Rp18,93 triliun atau naik 9 persen, serta Kredit Konsumsi sebesar Rp40,99 triliun yang meningkat 8,15 persen.
"Dari sisi kualitas aset, perbankan di Lampung juga tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross tercatat sebesar 2,73 persen dengan nilai Rp3,13 triliun, sedangkan NPL net berada pada level 1,31 persen atau masih berada di bawah ambang batas yang dinilai aman," jelasnya.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hingga Mei 2026, DPK perbankan Lampung mencapai Rp75,20 triliun atau tumbuh 8,77 persen (yoy), bertambah Rp6,06 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Komposisi DPK tersebut terdiri atas tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.
"Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit bank umum di Lampung mencapai Rp95,34 triliun," paparnya.
Sektor industri pengolahan menjadi penerima kredit terbesar dengan nilai Rp22,47 triliun atau 23,6 persen dari total kredit, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp21,18 triliun (22,2 persen).
Kemudian rumah tangga Rp18,52 triliun (19,4 persen), sektor bukan lapangan usaha lainnya Rp17,57 triliun (18,44 persen), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp14,73 triliun (15,5 persen).
Secara wilayah, total kredit perbankan mencapai Rp88,70 triliun dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Bandar Lampung yang menyumbang 57,86 persen atau Rp51,31 triliun.
"Posisi berikutnya ditempati Kota Metro dengan kontribusi 10,43 persen atau Rp9,26 triliun. Lima daerah dengan penyaluran kredit terbesar secara keseluruhan menyumbang 89,68 persen dari total portofolio kredit di Provinsi Lampung," kata dia.
Di luar sektor perbankan, industri jasa keuangan non-bank juga mencatatkan kinerja yang cukup baik hingga Maret 2026. Outstanding pembiayaan peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp1,55 triliun.
Sementara itu, total aset dana pensiun tercatat Rp199,05 miliar, disusul Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp43,39 miliar, modal ventura Rp37,29 miliar, dan pegadaian sebesar Rp14,03 miliar.
"Adapun pada sektor pasar modal, minat masyarakat Lampung untuk berinvestasi terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor dengan total nilai transaksi saham dan efek sebesar Rp3,22 triliun," jelasnya.
Hingga pertengahan 2026, layanan sektor jasa keuangan di Lampung juga didukung jaringan kelembagaan yang cukup luas.
Tercatat terdapat satu kantor pusat Bank infrastruktur dan pengembangan Daerah, 23 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 11 BPR Syariah, 52 kantor cabang bank umum konvensional.
"Kemudian ada 11 kantor cabang bank umum syariah, serta ratusan kantor perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melayani masyarakat di seluruh wilayah Lampung," tutupnya.
