BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Sebanyak enam orang saksi dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi kepolisian mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK, Achmadi, mengungkapkan bahwa permohonan perlindungan keenam saksi tersebut telah memasuki tahap penelaahan sejak Jumat 6 November 2026.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri guna mengetahui kondisi para saksi serta kebutuhan perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.
Menurut Achmadi, pengajuan perlindungan tidak serta-merta langsung dikabulkan. LPSK terlebih dahulu harus menilai beberapa faktor, mulai dari pentingnya keterangan yang diberikan saksi, dugaan ancaman terhadap keselamatan mereka, hingga situasi khusus yang dapat memengaruhi keamanan dan kerentanan masing-masing pemohon.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," ujar Achmadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Proses penelaahan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Melalui mekanisme tersebut, LPSK akan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi setiap saksi. Hingga kini, belum diumumkan apakah keenam pemohon telah mengalami ancaman secara langsung.
LPSK juga tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan akan bertambah.
Achmadi mengungkapkan lembaganya terus mengikuti perkembangan penyidikan dan mencermati setiap permohonan yang masuk.
"Penilaian dilakukan secara menyeluruh agar para saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun kekhawatiran terhadap keselamatan mereka," lanjutnya.
Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut telah menyeret empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik, praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan jejak data penyadapan pada Oktober 2026.
Para tersangka menghadapi proses hukum terkait dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dengan penerapan ketentuan pidana yang disebut mencakup Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP.
Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Di sisi lain, permohonan perlindungan enam saksi menjadi perhatian penting untuk memastikan proses pengungkapan perkara berjalan objektif, aman, dan tanpa intimidasi terhadap pihak yang memberikan keterangan.
