BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
10 November 2026 tidak hanya menjadi momentum mengenang pengorbanan para pejuang kemerdekaan, tetapi juga pengingat bagi para pemegang kekuasaan agar tidak kehilangan esensi pengabdian.
Jabatan publik bukanlah keistimewaan untuk memperoleh perlakuan berbeda, melainkan amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut relevan dengan pandangan Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, yang beberapa kali mengingatkan pentingnya menempatkan kekuasaan sebagai instrumen pelayanan, bukan sarana membangun privilese.
Hal tersebut disampaikannya usai upacara di Taman Makam Pahlawan, Kemala Nusantara, Ganjar Agung, Metro Barat, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, semangat pahlawan harus diwujudkan melalui pemerintahan yang memberikan pelayanan secara adil dan tidak mempersulit masyarakat. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggunakan jabatan untuk memperoleh perlakuan khusus, terlebih sampai menekan petugas pelayanan publik.
"Memperingati hari Pahlawan bagi ASN itu tidak cukup dengan hadir pada upacara. Memperingatinya berarti memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, memastikan uang rakyat dikelola dengan benar, dan memastikan orang yang datang ke kantor pemerintah tidak dipersulit,” kata dia.
Peringatan tersebut menjadi refleksi penting dalam momentum Hari Pahlawan. Sebab, perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman penjajahan fisik, tetapi juga menyangkut bagaimana negara melindungi hak masyarakat dari ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik pelayanan yang diskriminatif.
"Dalam sistem pemerintahan demokratis, jabatan sejatinya tidak menempatkan seseorang lebih tinggi daripada rakyat. Pejabat memperoleh kewenangan karena adanya mandat publik, sehingga setiap keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan sebagai pejabat justru membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar, bukan hak untuk mendapatkan perlakuan istimewa," jelasnya.
Dirinya juga membahas persoalan sampah, ia memberikan pemahaman bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota bukanlah raja yang berkuasa atas masyarakat.
Keduanya merupakan pembantu masyarakat yang menerima amanah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.
"Kami bukan pemilik daerah, sementara jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai takhta kekuasaan. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan, sedangkan pejabat adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola urusan publik dalam batas kewenangan dan ketentuan hukum," bebernya.
Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan nyawa demi membebaskan bangsa dari penjajahan, generasi sekarang menghadapi medan perjuangan yang berbeda.
Keberanian melawan korupsi, menolak penyalahgunaan jabatan, menjaga kejujuran, serta memastikan kebijakan berpihak kepada kepentingan masyarakat merupakan bagian dari perjuangan meneruskan cita-cita kemerdekaan.
"Dalam konteks itu, keteladanan pejabat tidak cukup diukur dari jabatan yang disandang, banyaknya acara seremonial, ataupun pembangunan daerah fisik yang diresmikan. Ukuran pengabdian juga tercermin dari kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan uang rakyat, kesediaan menerima kritik, serta keberanian menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata," terangnya.
Peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bahwa nilai perjuangan harus diterjemahkan sesuai tantangan zaman.
Di Kota Metro, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan tanpa diskriminasi, pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
"Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga agar nilai-nilai kemerdekaan tetap hidup melalui partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik bukanlah bentuk ketidakpatuhan, melainkan bagian dari kontrol demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan sesuai mandat rakyat," tandasnya.
Pada akhirnya, menghormati pahlawan bukan sekadar mengheningkan cipta, menaburkan bunga, atau menggelar upacara setiap 10 November. Penghormatan paling mendasar adalah melanjutkan cita-cita perjuangan melalui integritas dan pengabdian.
Sebab, jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti, tetapi tanggung jawab untuk melayani rakyat tidak boleh berhenti selama amanah itu masih berada di tangan para pemegang kekuasaan.
