BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Salah satu pesan yang disampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menyiapkan seluruh dokumen pendidikannya.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Gibran mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Prabowo tidak hanya membahas persoalan hukum yang tengah dihadapinya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan berbagai nasihat dalam menyikapi dinamika politik nasional.
"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dilansir Kumparan.
Gibran mengaku memiliki hubungan personal yang cukup dekat dengan Prabowo. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu bahkan menganggap Prabowo sebagai sosok ayah yang memberikan bimbingan ketika dirinya menghadapi persoalan.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran.
Menurut Gibran, Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Untuk itu, Gibran diminta menghadirkan seluruh dokumen akademik secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1).
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan yang diperdebatkan dalam proses hukum.
Tidak hanya menghadapi perkara di PTUN, Gibran juga mengungkapkan adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkapnya.
Pernyataan Gibran tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya masih menjadi perhatian publik.
Melalui langkah hukum yang disarankan Prabowo, Gibran mengungkapkan akan menghadapi persoalan tersebut dengan menunjukkan dokumen yang diperlukan.
Meski demikian, keabsahan dokumen dan hasil proses hukum tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang memeriksanya.