Monday, 17 August 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

46 Tahun Menanti, Jalan Rusak di Lereng Tanggamus Tak Kunjung Tersentuh Pembangunan

17 August 2026 14:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 2 kali
Bagikan:
46 Tahun Menanti, Jalan Rusak di Lereng Tanggamus Tak Kunjung Tersentuh Pembangunan
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Kupastuntas.co, Tanggamus —Senin (17/8/2026). Di tengah gegap gempita peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bendera Merah Putih berkibar di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Namun, hanya sekitar satu kilometer dari pusat kekuasaan itu, sebuah kenyataan lain terungkap, lebih sunyi, lebih gelap, dan nyaris tak tersentuh pembangunan daerah.

Tim investigasi menemukan dua dusun di lereng Gunung Tanggamus, yakni Way Kandis dan Sindang Sari di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kotaagung Timur, masih berada dalam kondisi keterisolasian yang memprihatinkan. Ironisnya, lokasi ini hanya sepelemparan batu dari Kantor Bupati Tanggamus.

Di balik pusat administrasi yang terus berkembang, warga justru masih bertahan di jalur tanah rusak, licin, berbatu, dan terjal. Sebuah jembatan kayu yang menjadi satu-satunya penghubung antarwilayah pun terlihat rapuh, seolah menunggu waktu untuk runtuh.

Bagi warga, temuan ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini adalah soal akses hidup dan mati: jalan menuju kebun, sekolah, layanan kesehatan, dan dunia luar.

“Sudah 46 tahun jalan ini dibuka secara swadaya. Tapi sampai hari ini tidak pernah benar-benar disentuh pembangunan daerah,” ungkap Utis, warga setempat, dengan nada getir.

Investigasi di lapangan menunjukkan, meski jaraknya sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kawasan ini seolah berada di peta yang berbeda. Terputus secara fisik, dan menurut warga, juga terputus secara perhatian.

Kendaraan roda empat hampir mustahil masuk. Warga hanya mengandalkan motor trail atau kendaraan khusus medan berat. Saat hujan turun, jalur berubah menjadi kubangan lumpur yang menelan ban dan mengancam keselamatan.

Dua jalur utama menuju lokasi juga terungkap dalam penelusuran. Jalur pertama dari kompleks perkantoran Pemkab Tanggamus melewati area tower BTS, dengan kontur ekstrem dan bagian jalan yang disebut warga sebagai “ngereI” yang tak pernah tersentuh perbaikan serius. 

Jalur kedua dari Jalan Lintas Barat melalui Dusun Umbul Baru, Pekon Tanjung Jati, yang kondisinya tak kalah buruk: tanah licin, rusak, dan rawan kecelakaan.

Kontras mencolok terlihat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Tanggamus yang terus menikmati pembangunan daerah infrastruktur, termasuk Kecamatan Sumberejo yang akses jalannya sudah menjangkau pelosok.

Namun di Kandis dan Sindang Sari, warga merasa seperti berada di luar radar pembangunan daerah.

Jejak Sejarah 1997 yang Tak Diikuti pembangunan daerah

Data lapangan menunjukkan, kawasan ini mulai terbentuk sebagai permukiman pada 21 Maret 1997. Hampir tiga dekade berlalu, namun perkembangan infrastruktur dasar nyaris tidak bergerak.

“Jalan ini satu-satunya akses kami. Semua kehidupan bergantung di sini,” kata Sohari (71), tokoh masyarakat yang ditemui di lokasi.

Hasil investigasi juga mengungkap bahwa mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian: kopi, pisang, pala, sayuran, dan buah-buahan. Namun, akses jalan yang buruk membuat biaya distribusi melonjak dan nilai ekonomi hasil panen jatuh.

“Kalau jalan ini bagus, hidup kami berubah. Tapi sekarang hasil kebun kami seperti tidak ada harganya karena sulit dibawa keluar,” ujar Sohari.

Jembatan Kayu yang Mengancam Nyawa

Temuan lain yang mencolok adalah kondisi jembatan kayu penghubung antar dusun. Struktur yang sudah lapuk itu masih dipaksa menjadi jalur utama aktivitas warga.

Investigasi di lokasi menunjukkan, jembatan tersebut tidak hanya digunakan untuk mobilitas harian, tetapi juga untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan pokok.

Warga mengaku setiap kali melintas, ada rasa waswas yang tak bisa dihindari. Kondisi ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi juga ancaman keselamatan yang nyata.

Akses Kesehatan dan Pendidikan: Jarak yang Menjadi Beban

Tidak adanya fasilitas kesehatan di wilayah ini memperkuat temuan keterisolasian. Warga harus menempuh 7 hingga 10 kilometer menuju puskesmas di Gisting atau Pasar Simpang, Kotaagung Timur.

Namun jarak itu menjadi jauh lebih berat karena harus dilalui melalui jalan rusak ekstrem.

Di sektor pendidikan, hanya terdapat satu madrasah ibtidaiyah filial, MI Nurul Hidayah, yang masih bergantung pada sekolah induk di wilayah lain.

Investigasi menemukan, keterbatasan akses ini berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

Listrik Baru Masuk 2015: Keterlambatan yang Terungkap

Fakta lain yang terungkap dalam penelusuran adalah masuknya listrik yang baru terjadi sekitar tahun 2015. Sebelumnya, warga hidup tanpa penerangan listrik dan hanya mengandalkan gotong royong untuk menghadirkan jaringan dasar tersebut.

Kini, meski listrik sudah masuk, warga menilai kebutuhan paling mendesak masih belum terpenuhi: jalan yang layak.

“Kami Merasa Tidak Benar-Benar Merdeka”

Lani (49), warga Way Kandis, menyampaikan kekecewaan yang sudah lama terpendam.

“Kami ini seperti tidak benar-benar merdeka. Setiap tahun hanya melihat perayaan, tapi kehidupan kami tetap sama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya kunjungan langsung pejabat ke wilayah tersebut.

“Kalau tidak ada momen politik, kami seperti tidak terlihat,” tambahnya.

Harapan yang Dituju ke Pusat Kekuasaan

Warga secara terbuka meminta perhatian Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi, Wakil Bupati Agus Suranto, dan Ketua TP PKK Hj. Siti Mahmudah Saleh untuk turun langsung ke lokasi.

“Jangan hanya menerima laporan. Lihat sendiri kondisi kami,” kata Sohari.

Investigasi ini menekankan satu hal: jarak satu kilometer dari pusat pemerintahan tidak menjamin pemerataan pembangunan daerah.

Jalan: Simbol Kemerdekaan yang Belum Tiba

Bagi warga Kandis dan Sindang Sari, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah garis pemisah antara keterisolasian dan kehidupan yang layak.

Temuan di lapangan menunjukkan, hingga 81 tahun Indonesia merdeka, sebagian warga masih harus berjuang melewati lumpur, jembatan rapuh, dan akses terbatas hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Mereka tidak menuntut kemewahan. Hanya satu hal: jalan yang bisa dilalui tanpa rasa takut.

Dan di balik perayaan kemerdekaan, pertanyaan itu menggantung tajam: bagaimana mungkin satu kilometer dari pusat kekuasaan, kemerdekaan masih terasa belum sepenuhnya hadir? 

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari