Friday, 20 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Siapkan Dua Badan Baru untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

19 November 2026 22:00 WIB
Oleh: Rina Wulandari
Dibaca: 6 kali
Bagikan:
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Siapkan Dua Badan Baru untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Kupastuntas.co, Jakarta - Setelah 18 tahun bergulir, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Regulasi tersebut tidak hanya memperkuat upaya pengembalian aset hasil kejahatan, tetapi juga membuka jalan bagi pembentukan dua badan khusus untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Dua lembaga yang disiapkan tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa badan pengelola akan dipisahkan dari aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan mencegah benturan kepentingan ketika aparat melakukan penyitaan maupun perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Habiburokhman, pemisahan antara penegak hukum dan lembaga pengelola aset bukanlah konsep baru. beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, disebut telah menerapkan pemisahan fungsi pengelolaan hasil perampasan aset dengan institusi penegak hukum. Melalui mekanisme tersebut, aparat diharapkan tetap berfokus pada proses penegakan hukum, sedangkan pengelolaan aset dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri.

Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset dirancang untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tidak disalahgunakan. Habiburokhman menggarisbawahi, pengawasan independen diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat tekanan politik maupun sarana pemerasan oleh aparat terhadap masyarakat.

"Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil proses legislasi panjang yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan mekanisme pembentukan undang-undang, bukan semata-mata karena tekanan publik.

"Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah diadakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.

Puan mengungkapkan, pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui 80 acara rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 18 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 daerah pemilihan. Selain itu, dilakukan kajian untuk memastikan aturan perampasan aset tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ketentuan hukum lainnya, termasuk KUHP dan KUHAP.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) yang dipimpin langsung Puan Maharani. Setelah Ketua Komisi III DPR menyampaikan laporan pembahasan, seluruh peserta rapat menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan, yang kemudian dijawab "Setuju" oleh peserta rapat.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Namun, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat. Pembentukan dua badan khusus tersebut diharapkan mampu memastikan proses perampasan aset berjalan akuntabel dan tidak menjadi ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan. (*)

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari